Gemarnews.com, Banda Aceh - Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh meminta Pemerintah Banda Aceh untuk membentuk tim terpadu dalam rangka membranding rencana pengembangan wisata halal di ibu kota Provinsi Aceh itu.
"Tentunya kita berharap dibentuknya tim terpadu, dalam hal ini keterlibatan semua dimensi untuk membranding wisata halal itu mulai dari nama sampai prosesnya," kata Ketua ISMI Aceh Nurcholis, di Banda Aceh, Jumat.
Untuk diketahui, Komisi IV DPRK Banda Aceh bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Syariat Islam setempat mulai merumuskan konsep kebijakan terkait pengembangan wisata halal di tanah rencong.
Pembahasan rancangan peraturan wisata halal Banda Aceh ini banyak melibatkan para pihak, karena terdapat beberapa aspek yang ingin diatur didalamnya, yaitu mulai dari tatanan pelaksanaan, proses hingga pengelolaannya.
Nurcholis mengatakan, berbicara wisata halal pada dasarnya Aceh selaku daerah syariat islam sudah dapat dipastikan apa yang disediakan hampir 100 persen nya halal. Namun, sejauh mana kehalalan tersebut dipraktikkan pada proses operasionalnya.
"Dari sisi nomenklatur kita ini daerah syariat islam, halalnya itu proses. Maka dari itu harus dibarengi dengan langkah-langkah konkrit," ujarnya.
Kata Nurcholis, ISMI menyambut baik wacana pengembangan wisata halal Banda Aceh. Tetapi dirinya juga memberikan catatan yakni pemerintah harus memastikan tempat wisata, rumah makan, warung kopi, kuliner yang tersedia itu benar-benar dijaga kebersihannya.
Menurut Nurcholis, sebenarnya Banda Aceh sudah memiliki landasan atau pijakan branding wisata halal, sehingga bisa menjadi icon dalam konteks syariah. Bahkan bisa berkontribusi mendatangkan keyakinan wisatawan untuk hadir ke Banda Aceh.
"Maka kita sangat mendukung apa yang sedang digagas oleh Pemerintah Banda Aceh ini. Apalagi Banda Aceh kota transit ujung barat Indonesia, dan Kulinernya benar-benar disertifikasi halal," katanya.
Selain itu, Nurcholis juga menyarankan agar di setiap objek wisata Banda Aceh ke depan semuanya harus memiliki tempat ibadah seperti musala yang representatif, serta adanya pemisahan antara perempuan dengan laki-laki non muhrim.
"Konsep itu juga menjadi keunggulan kompetitif dari wisata halal. Karenanya perlu mengedukasi pelaku usaha di lokasi wisata supaya benar-benar berjalan sesuai harapan wisata halal itu sendiri," demikian Nurcholis.(antara)
