GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE - Setelah sekian lama menunggu informasi, kini berita gembira datang bagi seluruh Honorer yang ada di Kabupaten Aceh barat daya (Abdya), hasil konsultasi pihak pemerintah Kabupaten dan DPRK abdya Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).seluruh honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK berpeluang diusulkan menjadi tenaga PPPK paruh waktu, Selasa (12/8/2025)
Informasi yang simpang siur selama ini sangat meresahkan para Honorer yang ada di Kabupaten Abdya, dengan adanya hasil yang sudah di konsultasikan ke Men Pan RB ini membawa titik terang tentang nasib honorer yang ada di Abdya.
Anggota DPRK Abdya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zulkarnaini, menyampaikan bahwa seluruh honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK berpeluang diusulkan menjadi tenaga PPPK paruh waktu., Menurut Zulkarnaini, peluang ini merupakan hasil konsultasi pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)
" Nanti akan kita akan melihat dulu regulasi yang berlaku di daerah. Namun pasti bahwa semua yang sudah ikut PPPK bisa diusulkan menjadi tenaga PPPK paruh waktu," kata Zulkarnain.
Sumber pembiayaan untuk PPPK penuh waktu berasal dari anggaran belanja pegawai. Namun, untuk PPPK paruh waktu tidak boleh menggunakan anggaran dari pos tersebut.
Zulkarnaini memastikan bahwa secara prinsip, semua honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, asalkan memenuhi ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Kemudian, kata Zulkarnain, setelah konsultasi dengan MenPAN RB, pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya mengejutkan, bahwa semua sisa PPPK penuh waktu yang sudah ikut seleksi PPPK bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
Intinya, kata politisi PKB, berdasarkan hasil perjuangan kita di Jakarta, semua yang pernah ikut seleksi PPPK baik yang terdata maupun tidak terdata bisa diusulkan untuk menjadi tenaga PPPK paruh waktu.
"Mengenai hal ini tergantung pada kemampuan daerah masing-masing. Batas waktu untuk pemetaan akhir adalah pada tanggal 20 Agustus 2025. Kita berharap semua honorer di Abdya bisa mendapat kepastian yang jelas,“ jelasnya lagi
Dalam konsultasi dengan MenPAN RB dan BKM tersebut, turut dihadiri anggota DPRK Zulkarnain dan Muhibpuddin, Plh, Kepala Kesbangpol Abdya, Mulya Arfan, serta Kepala BKPSDM Abdya, Yusan Sulaidi.
