GEMARNEWS.COM, ACEH BARAT - Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini belum memiliki UPTD PPA, sehingga banyak kalangan mendorong agar lembaga ini dapat terbentuk sebagai salah satu indikator Kabupaten layak anak. demikian hal yang disampaikan oleh Reza Kamarullah mewakili Sekda Aceh Barat Daya. Dengan terbentuknya UPTD PPA, kabupaten Aceh Barat Daya bukan saja akan memenuhi indikator penting KLA tetapi juga sebagai salah satu bukti hadirnya negara dalam upaya penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. pada Pertemuan Lintas Sektor Percepatan Pembentukan UPTD PPA Aceh Barat Daya, Jum’at 21 Nopember 2025 di Aula BKPSDM Aceh Barat Daya.
Saat ini, Pemkab sudah sampai pada posisi akhir penyusunan rancangan Kajian Akademik dan rancangan Perbup UPTD PPA Aceh Barat Daya. “Insya Allah secepatnya, kita bahas dipertemuan lanjutan dan finalisasikan rancangan Kajian Akademik dan rancangan Perbup UPTD PPA Aceh Barat Daya. Untuk itu kami minta lintas sektor terkait untuk saling membantu dan memperkuat realisasi lahirnya UPTD PPA Aceh Barat Daya” tambah Reza.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Aceh Barat Daya juga melakukan Sosialisasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Reza mengatakan tujuan dilaksanakannya Sosialisasi ini untuk mencapai paling tidak 2 (dua) tujuan. Pertama, adanya persamaan persepsi lintas sektor terhadap tanggung jawab masing-masing sektor sesuai tupoksinya yang terkait langsung dengan pemenuhan indikator KLA. Karena kerja pemenuhan indikator KLA ini bukan hanya kerja satu sektor saja melainkan kerja integrasi banyak sektor atau perangkat daerah. Kedua, diharapkan dengan sosialisasi Qanun ini masing-masing perangkat daerah terkait sudah punya acuan dan dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh Predikat KLA Madya.
Kegiatan pertemuan lintas sektor percepatan pembentukan UPTD PPA Aceh Barat Daya dan Sosialisasi Qanun KLA Aceh Barat Daya, dihadiri oleh lintas sektor Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya turut didampingi oleh Firdaus D. Nyak Idin salah seorang aktivis LSM Perlindungan Anak dari Propinsi.
Firdaus D. Nyak Idin, yang juga putra Abdya, ketika diminta tanggapannya tentang kegiatan, mengatakan salut dengan upaya sekuat tenaga yang dijalankan oleh Pemkab Abdya. Karena, di tengah begitu banyak keterbatasan, tetapi pergerakan dalam upaya membentuk UPTD PPA dan mencapai target Predikat KLA Madya terus digerakkan. Masukan-masukan yang dberikan oleh lintas sektor pun sangat penting untuk memperkuat capaian target.
Sementara itu, Jasmadi, Kepala Dinas DPMP4 Aceh Barat Daya selaku leading sektor menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan berbagai pihak terutama dalam upaya percepatan pembentukan UPTD PPA Aceh Barat Daya dan pencapaian target Abdya KLA Madya tahun 2026.
“Untuk mendorong percepatan pembentukan UPTD PPA Abdya, DPMP4 Abdya akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Baik di tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya maupun di tingkat Propinsi seperti DP3A Aceh, Konsultan Unicef serta LSM yang bergerak dalam perlindungan Perempuan dan Anak”, tambah Jasmadi. (*)
