GENARNEWS.COM, LHOKSUKON - Bencana banjir di Aceh Utara kian memprihatinkan. Akibat dampak yang meluas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 29 Desember 2025.
Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi lapangan yang masih parah. Infrastruktur vital rusak dan ribuan warga masih membutuhkan bantuan logistik mendesak.
Perpanjangan status darurat ini krusial, untuk memperkuat koordinasi penanganan, namun kondisi di lapangan menunjukkan bantuan belum sepenuhnya sampai ke seluruh warga terdampak. Apalagi, cuaca ekstrem diprediksi masih mengancam hingga akhir tahun ini.
Banjir yang menewaskan 203 orang dan menyebabkan 6 lainnya dinyatakan hilang itu, masih meninggalkan ribuan warga dalam kondisi menderita akibat rumah hilang dan rusak.
Pemkab Aceh Utara secara terbuka mengakui tidak sanggup menangani bencana ini sendirian. Kerugian material, terutama di sektor pertanian dan jalan, sangat besar.
"Skala bencana ini membutuhkan intervensi nasional," tegas Bupati Aceh Utara, H.Ismail A.Jalil pada acara konferensi pers yang berlangsung penuh keprihatinan di Oproom Kantor Bupati pada Rabu 24 Desamber 2025 kemarin, Pada kesempatan tersebut, Bupati Ayahwa didampingi PLT.Sekda
Jamaludin,S.Sos,M.Pd, Kadis Kominfosa Aceh Utara, Halidi,S.Sos,MM, Juru bicara Muntasir dan Keuchik Mansur, serta ratusan wartawan media dan elektronik serta para tektoker.
Pihaknya sangat berharap Pemerintah Pusat segera turun tangan, untuk perbaikan tanggul - tanggul sungai yang jebol, dan rusaknya akses jalan antarkecamatan serta bantuan stimulan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
Dikatakannya, Selama masa perpanjangan ini, tim Satgas Banjir Aceh Utara fokus pada beberapa prioritas utama, yakni memastikan stok pangan, air bersih, dan perlengkapan bayi tersedia di semua titik pengungsian. Mengantisipasi penyakit pascabanjir dengan menyiagakan tenaga medis di puskesmas dan posko darurat. Serta melakukan pembersihan fasilitas umum dan perbaikan darurat akses jalan yang terputus untuk memulihkan roda ekonomi warga.
"Prioritas utama kami adalah keselamatan dan pemulihan warga secepatnya," ujar Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil.
Sebagai catatan yakni wilayah Aceh Utara memang secara geografis merupakan daerah langganan banjir karena topografinya yang berada di hilir beberapa sungai besar. Namun, kerusakan hutan di wilayah hulu serta pendangkalan sungai disinyalir memperparah dampak banjir dari tahun ke tahun.
Halnya mengenai pembangunan bendungan pengendali banjir (seperti Waduk Keureuto) menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis lingkungan sebagai solusi jangka panjang agar tragedi memilukan di tahun 2025 ini tidak kembali terulang di masa depan.(Red).
