DR.Nasrul Zaman.
NBM: 1089485
Akademisi
Pengamat Kebijakan Publik.
Memasuki abad kedua perjalanannya, Muhammadiyah bukan lagi sekadar organisasi massa Islam biasa. Ia telah bertransformasi menjadi korporasi kemanusiaan raksasa dengan ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, bahkan melintasi batas negara. Namun, di tengah gemuruh digitalisasi dan kelimpahan aset fisik ini, muncul sebuah paradoks sosiologis yang cukup menggelitik di internal persyarikatan: mengaburnya batas antara kader, simpatisan, dan beneficiaries (penerima manfaat). Di era layar sentuh ini, loyalitas tidak lagi hanya diukur dari kartu anggota, melainkan dari sejauh mana kontribusi berbanding lurus dengan pemanfaatan fasilitas.
Secara teoretis, Muhammadiyah memiliki struktur keanggotaan yang jelas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab II Pasal 4, yang membagi anggota menjadi tiga: Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Era digital telah menciptakan "ruang tamu" yang sangat luas bagi siapa saja untuk berinteraksi dengan Muhammadiyah. Seseorang bisa menjadi pengikut setia akun media sosial Muhammadiyah, rutin menyimak pengajian di YouTube, namun tidak pernah bersentuhan dengan struktur organisasi di tingkat Ranting. Inilah yang kita sebut sebagai "Simpatisan Digital".
Masalah muncul ketika kita mulai membedah irisannya dengan konsep beneficiaries. Muhammadiyah, dengan semangat Teologi Al-Ma’un, memang didesain untuk memberi. Data menunjukkan bahwa jumlah sekolah, universitas, dan rumah sakit Muhammadiyah melayani jutaan orang setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru, Muhammadiyah mengelola lebih dari 170 Perguruan Tinggi (PTM) dan ribuan sekolah. Mayoritas penikmat layanan ini adalah beneficiaries murni—mereka yang membayar jasa pendidikan atau kesehatan dan mendapatkan haknya. Namun, di era digital yang serba transaksional, batas antara "orang dalam" dan "konsumen" menjadi bias.
Tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah fenomena "Kader Manfaat". Ini adalah istilah sarkastik untuk menyebut individu yang secara administratif memegang Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM), berada di dalam struktur, namun mentalitasnya adalah beneficiary. Mereka berada di Muhammadiyah hanya untuk mencari akses pekerjaan di AUM, mencari proteksi politik, atau memanfaatkan jejaring organisasi demi kepentingan pribadi, tanpa ada keinginan untuk "memberi" kembali (ta’awun) kepada persyarikatan.
Kader seharusnya adalah "Anak Panah" yang melesat untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM), seorang kader harus memiliki integritas ideologis dan komitmen organisatoris. Namun, derasnya arus profesionalisme di AUM terkadang membuat proses kaderisasi formal seperti Baitul Arqam hanya dianggap sebagai syarat administratif belaka untuk kenaikan jabatan atau penerimaan karyawan. Akibatnya, kita mendapati banyak "kader administratif" yang secara finansial bergantung penuh pada Muhammadiyah, namun secara ideologis tidak memiliki keterikatan untuk menghidup-hidupi organisasi.
Dalam konteks digital, perilaku ini semakin terlihat. Kita melihat banyak orang yang menduduki posisi strategis di Muhammadiyah atau AUM, namun media sosial mereka sepi dari syiar gerakan. Mereka lebih banyak memanfaatkan "brand" besar Muhammadiyah untuk menaikkan nilai tawar pribadi, namun enggan mengeluarkan energi untuk membela marwah organisasi saat diserang di ruang publik virtual. Inilah titik di mana sulit membedakan antara kader yang berjuang dengan beneficiaries yang sekadar menumpang hidup.
Fenomena ini jika dibiarkan akan menciptakan "keropos internal". Muhammadiyah bisa saja terlihat besar secara fisik melalui gedung-gedung universitas yang megah dan rumah sakit yang modern, namun kering secara ruh gerakan. Jika jumlah beneficiaries yang mengaku-ngaku kader lebih banyak daripada kader yang benar-benar berkhidmat, maka organisasi ini sedang menuju arah birokratisasi yang beku. Organisasi ini akan kehilangan daya kritis dan daya geraknya karena orang-orang di dalamnya terlalu takut kehilangan "manfaat" yang mereka terima.
Aturan dalam Persyarikatan sebenarnya sudah sangat ketat. Menjadi pimpinan di Muhammadiyah syaratnya adalah tidak merangkap jabatan di organisasi lain yang sejenis dan memiliki komitmen pada khittah perjuangan. Namun, di era di mana informasi bergerak cepat, pengawasan terhadap komitmen ini sering kali kalah dengan kecepatan lobi-lobi kepentingan. Digitalisasi seharusnya membantu transparansi dan akuntabilitas kader, namun sering kali justru digunakan untuk membangun citra diri yang seolah-olah "paling Muhammadiyah" padahal hanya mengejar posisi.
Lebih jauh lagi, kita perlu melihat bagaimana simpatisan justru kadang menunjukkan loyalitas yang lebih murni. Banyak simpatisan di akar rumput yang tanpa pamrih menyumbangkan tanahnya untuk masjid, atau mewakafkan hartanya melalui Lazismu tanpa pernah meminta jabatan atau fasilitas. Mereka adalah beneficiaries yang bertransformasi menjadi donatur tetap (mutashaddiq). Ironisnya, mereka sering kali kalah suara dengan "kader struktural" yang justru hidup dari uang organisasi.
Ke depan, Muhammadiyah perlu meredefinisi ulang strategi perkaderannya di era digital. Pertama, literasi ideologi harus diperkuat melampaui sekadar pelatihan fisik. Media digital harus menjadi sarana screening komitmen kader. Kedua, harus ada pemisahan yang tegas antara profesionalisme pekerja di AUM dengan fungsionaris organisasi. Seorang pekerja di AUM adalah beneficiary dalam bentuk gaji, namun jika ia ingin menjadi kader, maka ia harus memberikan nilai lebih (surplus) bagi persyarikatan di luar jam kerjanya.
Ketiga, penguatan pangkalan data anggota (Big Data) menjadi mendesak. Muhammadiyah harus mampu memetakan mana anggota yang aktif memberi (kontributor) dan mana yang hanya menerima. Bukan untuk membatasi bantuan, karena memberi adalah watak Muhammadiyah, melainkan untuk memastikan bahwa nakhoda organisasi ini dipegang oleh mereka yang mau berkorban, bukan oleh mereka yang hanya mencari makan.
Sebagai penutup, tantangan Muhammadiyah di era digital bukan lagi kekurangan orang yang mau bergabung, melainkan kelebihan orang yang ingin "menumpang". Jika kita gagal membedakan mana kader sejati, mana simpatisan tulus, dan mana penerima manfaat yang parasit, maka Muhammadiyah hanya akan menjadi kenangan tentang sebuah gerakan yang besar secara fisik namun rapuh secara ideologi. Kader adalah mereka yang berkata "Apa yang bisa saya berikan untuk Muhammadiyah?", bukan mereka yang terus bertanya, "Apa yang saya dapatkan dari Muhammadiyah hari ini?" ( red )
