Langkah taktis ini merupakan respons atas aspirasi pengelola kursus di daerah agar proses pembelajaran vokasi tetap berjalan meskipun sejumlah sarana dan prasarana mengalami kerusakan akibat banjir.9/1/2026.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 16 perwakilan LKP terdampak di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen menegaskan pentingnya pendataan yang presisi sebagai dasar intervensi pemerintah.
Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Dr. Yaya Sutarya, hadir langsung didampingi Ketua Umum DPP Forum Pengelola LKP (PLKP) Zoelkifli M. Adam dan Ketua Umum DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Asep Syarifuddin.
“Kami hadir untuk memastikan negara ada di tengah kesulitan pengelola kursus. Data kerusakan sarana dan prasarana ini akan menjadi dasar kami untuk memperjuangkan bantuan rehabilitasi agar operasional pendidikan kembali normal secepat mungkin,” ujar Yaya Sutarya.
Selain fokus pada pemulihan, tim Kemendikdasmen juga melaksanakan sosialisasi regulasi di LKP Yenni Shalia. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan penyelenggaraan pendidikan nonformal di Aceh dengan kebijakan terbaru Kemendikdasmen, sekaligus menjaga mutu lulusan vokasi agar tetap kompetitif.
Ketua DPD Forum PLKP Aceh, Syahril Kiram, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung tim kementerian di daerah.
“Kehadiran pemerintah pusat menjadi suntikan moral luar biasa bagi para pengelola LKP. Selain bantuan dari pemerintah, kami juga menyalurkan bantuan kolektif dari DPP Forum PLKP Indonesia sebagai wujud solidaritas sesama pengelola lembaga,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, pengurus DPP Forum PLKP Indonesia, pengurus HIPKI, serta perwakilan Dinas Pendidikan Aceh. Kehadiran berbagai pihak tersebut menegaskan kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pendidikan vokasi di Aceh pascabencana. ( * )
