GEMARNEWS.COM, LANGSA – Rencana Pemerintah untuk memberlakukan kembali sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) pada April 2026 mendatang menuai kritik tajam. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Langsa Kota secara tegas menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut karena dinilai tidak memiliki urgensi yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ketua PGRI Cabang Langsa Kota, Lumibra Butar-Butar, menilai kebijakan tersebut sangat tidak beralasan. Menurutnya, pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa pembelajaran daring sangat tidak efektif bagi perkembangan siswa.
"Pembelajaran daring itu sangat minim dalam ketercapaian materi pelajaran. Tidak hanya itu, tujuan pembelajaran yang bersifat holistik juga sulit tercapai. Memaksa siswa kembali ke sistem daring adalah langkah mundur bagi dunia pendidikan kita," ujar Lumibra dalam keterangannya.
Lumibra Butar Butar memberikan penekanan pada aspek karakter dengan merujuk pada "7 Kebiasaan Anak Indonesia". Ia menjelaskan bahwa pembentukan karakter dan kebiasaan tersebut seluruhnya membutuhkan interaksi tatap muka secara langsung antara guru dan murid. Hal ini tidak bisa digantikan hanya dengan penyampaian lisan melalui layar digital.
Terkait isu penghematan anggaran yang santer disebut sebagai alasan pemerintah, Lumibra Butar butar menilai ada kontradiksi nyata. Pasalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan tetap berjalan normal, di mana siswa diwajibkan mengambil jatah makan ke sekolah secara mandiri.
"Kalau alasannya penghematan anggaran, kenapa MBG tetap berjalan dan siswa harus mengambil sendiri ke sekolah? Kehadiran siswa ke sekolah untuk mengambil makan itu juga membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit," kritiknya.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan risiko sosial jika siswa dilepas tanpa pengawasan sekolah penuh. "Ada potensi siswa tidak langsung pulang ke rumah dan singgah ke berbagai tempat, yang justru membuat pengeluaran tetap besar dan pengawasan menjadi lemah," tambahnya.
PGRI Langsa Kota juga mengingatkan pemerintah bahwa seluruh proses pembelajaran sebenarnya telah tertampung dalam anggaran Biaya Operasional Sekolah (Dana BOS). Oleh karena itu, alasan penghematan biaya operasional melalui sistem daring dianggap tidak relevan.
"Kami meminta pemerintah untuk mengurungkan rencana pembelajaran daring ini. Fokuslah pada kualitas tatap muka agar mutu pendidikan kita tidak semakin tertinggal," pungkas Lumibra Butar Butar. (*)
