Pernyataan tersebut disampaikan Tarmizi pada Rabu (11 Maret 2026).
Ia menyerukan agar proses pembagian dan pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBA maupun APBN dilakukan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, praktik korupsi hanya akan menghambat kebangkitan dan kemajuan Aceh. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya memastikan transparansi dalam setiap tahapan proyek serta menghindari praktik nepotisme dalam penunjukan pelaksana kegiatan.
“Korupsi hanya akan memperburuk kondisi Aceh yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah,” ujar Tarmizi.
Ia juga mengingatkan agar proyek-proyek pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau kroni. Jika hal tersebut terjadi, kata dia, maka potensi nepotisme akan semakin besar dan dapat memperlebar ketertinggalan pembangunan antarwilayah di Aceh.
Menurut Tarmizi, kondisi Aceh yang belum sepenuhnya pulih dari berbagai bencana harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan yang bersih, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk mempercepat pemulihan serta mendorong pertumbuhan daerah.
“Intinya jangan korupsi. Itu menjadi andalan agar Aceh bangkit, maju, dan pulih,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila praktik korupsi masih terjadi, maka Aceh berisiko semakin terpuruk dan tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Karena itu, ia berharap pemerintah benar-benar menjaga amanah rakyat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan. pungkasnya.
