Sebelumnya, gelombang aksi mahasiswa sempat terjadi di Banda Aceh sebagai bentuk penolakan terhadap Pergub JKA yang dinilai membatasi akses layanan kesehatan masyarakat. Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat turun ke jalan mendesak Pemerintah Aceh segera mencabut aturan tersebut demi menjamin hak kesehatan rakyat tetap terpenuhi.
Ketua DPP FKPPA , Ahmad Yani atau yang akrab disapa Polem Muda, menilai langkah tersebut sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Aceh terhadap suara rakyat.
Menurutnya, keputusan itu menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang dialog dan bersedia mendengar aspirasi masyarakat secara terbuka.
“Ini menunjukkan pemerintah hadir dan mendengar suara rakyat. Aspirasi mahasiswa dan masyarakat diterima dengan baik sehingga kebijakan yang dinilai memberatkan dapat segera dievaluasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan di Aceh harus terus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk memperkuat kapasitas rumah sakit dan tenaga medis agar pelayanan kesehatan semakin maksimal.
“Kapabilitas rumah sakit dan tenaga medis di Aceh juga harus terus ditingkatkan agar nantinya kerja sama lintas negara ini jangan sampai membuat kita bergantung keluar dan menimbulkan permasalahan baru. Saya yakin, Mualem dan Dek Fadh bisa,” ucapnya.
Polem Muda menegaskan bahwa JKA bukan sekadar program kesehatan, melainkan simbol kehadiran negara dan bagian dari kekhususan Aceh yang harus dijaga bersama.
Ia berharap tata kelola JKA ke depan dapat lebih tertib secara data, jelas secara hukum, kuat dalam penganggaran, serta cepat dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilannya sederhana, yaitu rakyat Aceh tetap merasa aman ketika sakit, pemerintah hadir ketika dibutuhkan, dan keistimewaan Aceh menjadi kesyukuran bagi kita semua,” katanya.
“JKA merupakan martabat kebijakan sosial di Aceh. Mari kita rawat bersama dengan akal sehat, hati nurani, dan keberpihakan kepada rakyat,” tutup mantan Ketua Forkab Aceh tersebut.
