GEMARNEWS.COM, OPINI - Di Aceh, kesehatan bukan hanya persoalan layanan medis, melainkan bagian dari hak hidup yang harus dijaga secara bersama-sama. Dalam sejarah panjang perjalanan Aceh, rakyat telah melewati berbagai fase sulit mulai dari konflik, bencana tsunami, hingga tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat sampai hari ini.
Karena itu, hadirnya kebijakan yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga harkat dan martabat rakyat Aceh.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejatinya lahir sebagai amanah sejarah dan bentuk penghormatan negara terhadap kekhususan Aceh.
Dana tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan instrumen untuk membangun kesejahteraan, memperkuat perdamaian, dan memastikan masyarakat Aceh memperoleh pelayanan yang layak dalam berbagai sektor, terutama kesehatan dan pendidikan.
Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, penggunaan Dana Otsus untuk melanjutkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekadar kebijakan administratif.
Ia menjadi simbol bahwa pemerintah hadir untuk memastikan rakyat kecil tidak kehilangan haknya mendapatkan pengobatan hanya karena keterbatasan biaya.
JKA selama ini menjadi harapan bagi banyak masyarakat Aceh, terutama kalangan petani, nelayan, buruh harian, pedagang kecil, dan masyarakat pedalaman yang masih kesulitan menjangkau layanan kesehatan secara mandiri.
Program ini bukan hanya membantu pembiayaan rumah sakit, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat ketika sakit datang tanpa diduga.
Dalam filosofi kehidupan Aceh dikenal nilai luhur kebersamaan dan keadilan sosial.
Ungkapan “adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala” mengajarkan bahwa kehidupan harus berjalan dalam keseimbangan antara aturan, keadilan, dan kemaslahatan rakyat. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada kesehatan masyarakat sejatinya merupakan pengejawantahan nilai-nilai budaya Aceh yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti pembangunan.
Melanjutkan JKA melalui Dana Otsus juga menjadi bentuk nyata bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik. Jalan raya, gedung bertingkat, dan proyek pembangunan memang penting, tetapi kualitas sebuah pemerintahan sejatinya diukur dari sejauh mana rakyat merasa terlindungi dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi masyarakat miskin, akses kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan keluarga. Ketika seorang kepala keluarga sakit dan tidak mampu berobat, maka bukan hanya kesehatannya yang terganggu, tetapi juga stabilitas ekonomi rumah tangga.
Anak-anak bisa kehilangan kesempatan sekolah, kebutuhan pangan terganggu, dan kemiskinan semakin sulit diputus. Karena itu, JKA memiliki dampak sosial yang jauh lebih luas dibanding sekadar program kesehatan biasa.
Dana Otsus yang dialokasikan untuk JKA juga mencerminkan semangat “meuseuraya” atau gotong royong yang telah menjadi akar budaya masyarakat Aceh sejak dahulu. Dalam konteks modern, gotong royong itu diwujudkan melalui kebijakan daerah yang menggunakan kekuatan fiskal untuk membantu seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial.
Nilai solidaritas sosial inilah yang membuat JKA memiliki kedudukan penting di hati masyarakat Aceh. Program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak membiarkan rakyat menghadapi penderitaan sendirian.
Ketika rumah sakit terbuka bagi masyarakat kecil, ketika pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa rasa takut terhadap biaya, maka di situlah hadir rasa keadilan yang nyata.
Selain itu, keberlanjutan JKA juga penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Aceh di masa depan.
Masyarakat yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat secara fisik dan mental. Anak-anak dapat tumbuh dengan baik, pendidikan berjalan optimal, dan produktivitas ekonomi meningkat. Dengan kata lain, investasi di sektor kesehatan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Aceh.
Di sisi lain, penggunaan Dana Otsus untuk sektor kesehatan juga harus dibarengi dengan penguatan tata kelola yang transparan dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, hingga ketersediaan obat-obatan harus menjadi perhatian utama agar JKA tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga maksimal dalam implementasi.
Aceh memiliki pengalaman panjang dalam membangun semangat persaudaraan dan solidaritas sosial. Karena itu, mempertahankan JKA bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi bagian dari menjaga nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Selama Dana Otsus masih mampu menopang kesehatan masyarakat, selama itu pula Aceh menunjukkan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang menghadirkan rasa aman bagi rakyatnya.
Sebab kemajuan sebuah daerah bukan diukur dari tingginya gedung atau besarnya proyek pembangunan, melainkan dari seberapa banyak masyarakat yang merasa terlindungi, dihargai, dan mampu tersenyum ketika menghadapi masa sulit.
JKA pada akhirnya bukan sekadar program pemerintah. Ia adalah simbol kepedulian sosial, bentuk tanggung jawab moral, dan bukti bahwa Aceh masih menjaga semangat keadilan untuk seluruh rakyatnya.
Penulis : Hamdani Hamid
Ketua DPW Partai GEMA Bangsa Provinsi Aceh
