Aceh Timur – Delapan bulan setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur, banyak warga terdampak mengaku hingga kini belum memperoleh kejelasan terkait bantuan dan program pemulihan pascabencana.
Kondisi masyarakat disebut masih memprihatinkan. Sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal, modal usaha, dan sumber mata pencaharian. Akibatnya, perekonomian warga semakin terpuruk dan banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Senin (1/6/2026).
Hendrika Saputra Orasi Demo Aceh Timur dan juga Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur Hendrika Saputra, A.Md, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang masih dialami masyarakat korban banjir.
"Sudah delapan bulan masyarakat menunggu kepastian. Banyak warga yang masih hidup dalam kesulitan. Ada yang kehilangan rumah, kehilangan usaha, bahkan anak yatim dan kelompok rentan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah," ujarnya.
Menurut Hendrika, masyarakat berharap pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
Selain itu, sejumlah warga juga mengeluhkan persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan, terutama terkait permintaan dokumen kepemilikan tanah. Banyak korban mengaku kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena dokumen mereka hilang atau rusak akibat banjir.
"Masyarakat berharap ada kebijakan yang mempermudah korban bencana. Jangan sampai warga yang sudah kehilangan rumah dan harta benda kembali dipersulit dengan persoalan administrasi yang tidak mampu mereka penuhi," katanya.
Warga berharap pemerintah hadir secara nyata untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih berjuang bangkit dari dampak bencana.
"Kami hanya ingin keadilan, kepastian, dan perhatian bagi masyarakat kecil yang menjadi korban banjir. Delapan bulan adalah waktu yang cukup lama untuk menunggu," tutup Hendrika.
Masyarakat berharap proses pemulihan pascabencana dapat segera direalisasikan agar kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak dapat kembali normal.
