Isu tersebut sebelumnya juga disorot oleh Aktivis Kota Langsa (ALASKA) yang sempat berencana menggelar aksi di Kejaksaan Negeri Langsa, meski aksi tersebut akhirnya batal dilaksanakan.
Sebagai lembaga yang mengawal kepentingan masyarakat, JARA ACEH menilai batalnya sebuah aksi demonstrasi tidak boleh menghentikan upaya mendorong keterbukaan dan pengungkapan fakta melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JARA ACEH Bidang Pelayanan Publik, Nuzulul Azmi, S.Pd., mengatakan bahwa penanganan dugaan persoalan yang menjadi perhatian publik perlu dilakukan secara objektif dan profesional.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada ramai atau sepinya sebuah aksi demonstrasi. Ketika telah muncul dugaan yang menjadi perhatian publik, maka aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya proses klarifikasi, pemeriksaan, dan penelusuran fakta secara objektif,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat Aceh saat ini semakin kritis terhadap penggunaan anggaran publik. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan pada proyek yang menggunakan anggaran negara perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan.
“Publik tidak sedang mencari sensasi. Publik hanya ingin mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan sebagaimana mestinya.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, maka perlu disampaikan kepada masyarakat. Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
JARA ACEH juga memandang lembaga pendidikan tinggi harus menjadi teladan dalam penerapan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Selain menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan juga dinilai memiliki peran penting dalam membangun integritas dan nilai antikorupsi.
Dalam pernyataannya, JARA ACEH menyampaikan beberapa poin dorongan, di antaranya meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan yang berkembang, mengajak pihak yang memiliki informasi agar kooperatif, mendorong keterbukaan informasi penanganan perkara, serta mengajak masyarakat sipil tetap mengawal proses secara objektif dan berdasarkan fakta.
JARA ACEH menegaskan bahwa upaya melawan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang bersih.
“Kepercayaan publik adalah modal terbesar pembangunan. Ketika ada dugaan penyimpangan anggaran, maka keterbukaan dan penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan tersebut,” tutup Nuzulul Azmi.
