Gemarnews.com, Jakarta — Dalam pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) VI Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (15/7/2026), Prof. Adjunct Dr. Marniati M.Kes., Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi ABPPTSI wilayah Aceh, menyerukan percepatan kenaikan jenjang akademik guru besar pada perguruan tinggi swasta (PTS) se-Indonesia. Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah berupa alokasi beasiswa S3 khusus bagi dosen yang telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala dan memenuhi persyaratan usulan guru besar.
"Kita memiliki potensi besar, khususnya di Aceh. PTS-PTS di Aceh mampu berkembang menjadi perguruan tinggi bertaraf nasional dan bahkan menempati peringkat unggul bila dukungan sumber daya manusia disiapkan secara serius," kata Prof. Marniati di hadapan para pemilik, pembina, dan pengurus yayasan PTS yang hadir pada Munas tersebut.
Kebutuhan Mendesak di Aceh dan Nasional
Prof. Marniati memaparkan bahwa Provinsi Aceh memiliki lebih dari 3.000 dosen tetap, sebagian besar telah mencapai jabatan fungsional Lektor Kepala. Namun banyak dari mereka terhambat untuk mengusulkan kenaikan menjadi guru besar karena belum menempuh pendidikan doktor (S3), yang merupakan salah satu syarat utama dalam proses pengajuan gelar guru besar.
"Masalahnya bukan ketiadaan kualitas, melainkan akses dan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral. Oleh sebab itu kami mengusulkan adanya kuota beasiswa S3 khusus untuk dosen Lektor Kepala di PTS," ujarnya.
Usulan kuota beasiswa ini, menurut Prof. Marniati, harus menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM dan daya saing perguruan tinggi swasta di daerah-daerah yang memiliki potensi tetapi terkendala sumber daya akademik tingkat tinggi.
Strategi dan Rekomendasi
Dalam forum Munas VI, Prof. Marniati mengajukan sejumlah rekomendasi konkret untuk mempercepat lahirnya guru besar dari lingkungan PTS:
- Penyediaan kuota beasiswa S3 khusus bagi dosen PTS yang telah menjabat Lektor Kepala, prioritas bagi institusi di daerah tertinggal atau berpotensi seperti Aceh.
- Fasilitasi kemitraan antara PTS dan universitas negeri/asing untuk program doktoral terpadu, termasuk program joint supervision dan penelitian kolaboratif.
- Penyederhanaan birokrasi dan percepatan proses pengusulan kenaikan jabatan akademik bagi dosen yang telah memenuhi kualifikasi non-doktoral (mis. publikasi internasional, IPTEKS dan pengabdian masyarakat) sambil menunggu penyelesaian gelar S3.
- Insentif publikasi internasional, hibah penelitian, dan beasiswa penulisan disertasi untuk mendukung kualifikasi akademik dosen.
- Program mapping kapasitas PTS untuk mengidentifikasi dosen yang layak diusulkan menjadi guru besar dan prioritas penempatan beasiswa.
Potensi Aceh sebagai Contoh
Prof. Marniati menegaskan bahwa Aceh dapat menjadi model transformasi PTS lokal menjadi perguruan tinggi berdaya saing nasional. Dengan jumlah dosen tetap yang signifikan dan banyaknya tenaga akademik berstatus Lektor Kepala, intervensi yang tepat akan mempercepat penciptaan guru besar baru sekaligus memperkuat jejaring penelitian dan kualitas lulusan.
"Jika pemerintah memberikan perhatian melalui kebijakan kuota beasiswa S3 dan dukungan lain, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita melihat lonjakan jumlah guru besar dari PTS Aceh yang berdampak pada peningkatan peringkat institusi dan mutu pendidikan tinggi di wilayah ini," tambahnya.
Munas VI: Momen Konsolidasi dan Aksi Kolektif
Musyawarah Nasional VI ABPPTSI yang berlangsung pada 15–16 Juli 2026 mengusung tema "Penguatan Peran Badan Penyelenggara Menuju PTS Unggul, Berdampak, dan Berkelanjutan." Acara ini menjadi momentum strategis bagi badan penyelenggara untuk merumuskan arah kebijakan, mempererat kolaborasi antarpengelola PTS, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan nasional.
Para peserta Munas terdiri atas pemilik yayasan, pembina, pengurus yayasan, rektor, dan pimpinan PTS seluruh Indonesia. Diskusi selama Munas menekankan pentingnya peran badan penyelenggara dalam memastikan tata kelola perguruan tinggi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada mutu.
Tindak Lanjut dan Harapan
Prof. Marniati menutup sambutannya dengan pesan agar rekomendasi tentang kuota beasiswa S3 dan percepatan guru besar segera ditindaklanjuti baik oleh ABPPTSI pusat maupun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan para penyelenggara PTS dapat membuka akses yang lebih luas bagi dosen-dosen berkualitas untuk mencapai jenjang akademik tertinggi.
"Kami menuntut bukan sekadar janji, tetapi kebijakan nyata yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi dosen di PTS, khususnya yang telah mengabdikan diri sebagai Lektor Kepala. Dengan demikian, PTS di Aceh dan daerah lain akan mampu melahirkan pemimpin akademis baru yang memperkuat ekosistem pendidikan tinggi nasional," pungkasnya.
