GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE - Kabupaten Aceh barat daya (Abdya) mulai mengarahkan desain anggaran 2027 pada penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan produktivitas sektor unggulan, Kamis (13/8/2026)
Wakil Bupati Abdya H.Zaman Akli S.Sos MM dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya hari Rabu (12/8/2026) dengan agenda pembukaan pembahasan dan penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mengatakan bahwa Untuk membiayai agenda tersebut, belanja daerah dirancang mencapai Rp954,06 miliar.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp866.577.207.709, sedangkan belanja direncanakan mencapai Rp954.064.291.185. Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemkab Abdya memperkirakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA 2026 sebesar Rp88.487.083.476. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar, pembiayaan netto yang tersedia mencapai Rp87.487.083.476.
"Angka-angka tersebut masih menjadi kerangka awal yang akan dibahas dan disepakati bersama DPRK sebelum menjadi dasar penyusunan Rancangan APBK Abdya 2027, penyusunan anggaran diarahkan agar setiap program benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta tidak terjadi tumpang tindih program maupun kewenangan antar-SKPK" ujarnya
Pemkab Abdya menetapkan empat prioritas pembangunan untuk 2027. Keempatnya meliputi peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.
Zaman Akli menegaskan, kebijakan anggaran tersebut disusun berdasarkan rangkaian perencanaan mulai dari Musrenbang gampong, kecamatan, konsultasi publik, forum perangkat daerah hingga Musrenbang kabupaten. Selain mengacu pada RKPD, pemerintah juga mempertimbangkan prioritas pembangunan Aceh dan nasional, isu strategis daerah, evaluasi capaian kinerja serta aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRK
Sementara itu, Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 menunjukkan adanya peningkatan cukup besar pada pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Abdya yang sebelumnya ditetapkan Rp904.923.441.892 bertambah Rp34.192.623.000 sehingga setelah perubahan menjadi Rp939.116.064.892. Belanja daerah juga mengalami peningkatan Rp71.114.013.620, dari sebelumnya Rp995.049.021.600 menjadi Rp1.066.163.035.220. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat Rp36.921.390.620, dari Rp91.125.579.708 menjadi Rp128.046.970.328. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp1 miliar, sehingga pembiayaan netto setelah perubahan mencapai Rp127.046.970.328.
Zaman Akli menyebut perubahan anggaran tersebut akan menjadi bagian penting dalam mendukung program pembangunan yang harus direalisasikan pada tahun berjalan. Menariknya, Pemkab Abdya secara khusus meminta DPRK memprioritaskan pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 sebelum pembahasan berlanjut ke tahapan persetujuan bersama Rancangan Qanun Perubahan APBK 2026.
Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana MTQ ke-38 Provinsi Aceh, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan publik lainnya. Pemerintah berharap percepatan pembahasan perubahan anggaran dapat memberikan ruang bagi pelaksanaan sejumlah kebutuhan pembangunan yang harus dituntaskan pada 2026.
Di sisi lain, Pemkab Abdya juga menyatakan komitmennya menindaklanjuti hasil Reses II DPRK Abdya 2026 sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat dari berbagai kecamatan dan gampong. Hasil reses tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPK dan dokumen perencanaan pembangunan berikutnya. Setelah KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 disepakati, pemerintah akan menerbitkan Surat Edaran tentang penyusunan RKA-SKPK sebagai dasar penyusunan Rancangan APBK 2027 dan Rancangan Perubahan APBK 2026.
