GEMARNEWS.COM | KUBU RAYA, -
Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/08/2026).
Kedatangan Prabowo menjadi perhatian di tengah upaya pemerintah menangani karhutla yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Presiden ingin melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan kebakaran berjalan efektif.
Dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak menyusuri kawasan hutan yang masih diselimuti asap. Sejumlah titik di lokasi terlihat telah mendapat penanganan dan pemadaman oleh petugas.
Prabowo dalam kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sesampainya di lokasi, Prabowo langsung meminta laporan mengenai situasi terkini. Ia menegaskan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi karhutla dan penanganannya.
"Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/08/2026).
Selain meninjau kawasan yang terdampak kebakaran, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa para petugas yang tengah berjibaku memadamkan api.
Ia turut berinteraksi dengan warga di sekitar lokasi untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak.
Peninjauan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan strategi penanganan karhutla tidak hanya berjalan di tingkat kebijakan, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan.
Pemerintah bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan petugas terkait terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemadaman serta mencegah api meluas ke wilayah lain.
Kunjungan Prabowo ke lokasi karhutla Kalimantan Barat juga menjadi penegasan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian langsung pemerintah pusat, terutama untuk melindungi masyarakat dan mencegah dampak yang lebih luas.
