 |
| Doc. Gemarnews.com |
GEMARNEWS.COM — Kinerja Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat menjadi sorotan setelah muncul penilaian bahwa proses teknis di tingkat birokrasi belum berjalan sejalan dengan upaya strategis yang dilakukan Gubernur Aceh.
Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, Gubernur Aceh disebut telah berupaya membuka peluang bagi masuknya dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Namun, berbagai pihak menilai lambannya tindak lanjut di tingkat Sekretariat Daerah berpotensi menghambat realisasi program yang telah diperjuangkan.
Sejumlah pengamat menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara visi kepemimpinan daerah dengan kapasitas pelaksanaan birokrasi. Apabila tidak segera dibenahi, situasi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan pemerintah pusat terhadap kemampuan Aceh dalam mengelola dan merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan.
"Komitmen kepala daerah perlu didukung oleh birokrasi yang responsif, profesional, dan mampu bekerja cepat. Tanpa itu, peluang mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat bisa terhambat," demikian pandangan yang berkembang terkait persoalan tersebut.
Untuk menjaga kredibilitas Pemerintah Aceh, Gubernur dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. Evaluasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas birokrasi sekaligus memastikan setiap program strategis berjalan sesuai target.
Langkah penyegaran organisasi maupun pergantian pejabat, apabila dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan ketentuan yang berlaku, dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan birokrasi yang lebih efektif, Pemerintah Aceh diharapkan mampu memperkuat kepercayaan pemerintah pusat, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
