GEMARNEWS.COM, PIDIE — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah masih menyisakan tanda tanya bagi masyarakat di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh. 23/8/2026.
Pasalnya, sejumlah masyarakat menyebut 14 desa dan 12 sekolah di Kecamatan Kembang Tanjong hingga kini belum menerima manfaat program MBG. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait kapan program tersebut mulai menjangkau wilayah mereka.
Keuchik Gampong Rheng-Rheng, Andepi kepada media ini menyampaikan bahwa masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai pelaksanaan MBG di wilayah Kembang Tanjong.
Menurut informasi yang disampaikan masyarakat, sejumlah sekolah yang disebut belum menerima manfaat MBG antara lain RA Nurul Islami Aron, RA Nurul Mukmin Gp. Asan, RA Al Hidayah Tgk Pasie Mns. Krueng, RA Miftahul Jannah Lancang, PAUD Rahma Jurong Mesjid, PAUD Nurussalam Lamkawe, PAUD Salba Taib Keurumbok, TK Jurong Mesjid, SMK Al Aziziyah Reung-Reung, SD Negeri Pasie Lhok, SD Negeri Jeumeurang dan SD Negeri Pusong.
Kondisi tersebut bukan hanya menjadi perhatian pihak sekolah. Masyarakat juga mempertanyakan pemerataan program MBG bagi kelompok sasaran lainnya, termasuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Ratusan Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Menunggu
Berdasarkan data tahun 2026 yang ditampilkan dalam pendataan wilayah Kembang Tanjong, terdapat 60 ibu hamil, 125 ibu menyusui dan 570 balita dari desa-desa yang tercantum dalam data tersebut.
Angka tersebut menggambarkan adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi.
Di balik angka tersebut terdapat ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang menyusui serta anak-anak usia dini yang membutuhkan asupan gizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Karena itu, masyarakat berharap program MBG tidak berhenti pada tahap pendataan dan perencanaan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan oleh kelompok sasaran.
Pertanyaan masyarakat pun sederhana: jika data penerima sudah tersedia, kapan program MBG mulai didistribusikan ke wilayah mereka?
12 Sekolah Menanti Kepastian
Persoalan serupa disebut dirasakan oleh 12 sekolah yang masuk dalam daftar masyarakat.
Para siswa dan guru menunggu kepastian mengenai pelaksanaan distribusi MBG di sekolah masing-masing.
Bagi siswa, makanan bergizi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi selama mengikuti proses pembelajaran. Sementara bagi pihak sekolah, kepastian jadwal dan mekanisme distribusi sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada orang tua siswa tidak simpang siur.
Sejumlah kepala sekolah disebut telah mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak dapur MBG yang berada di wilayah Kembang Tanjong.
Namun, masyarakat mengaku masih menunggu penjelasan yang benar-benar memberikan kepastian mengenai waktu dimulainya distribusi.
Kader Posyandu Turut Mempertanyakan
Perhatian juga datang dari para kader Posyandu yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Kader Posyandu dinilai memiliki peran penting karena mengetahui kondisi masyarakat di tingkat desa. Mereka juga menjadi salah satu pihak yang sering berinteraksi dengan keluarga yang memiliki anak usia dini serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap pemenuhan gizi.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai kapan kelompok sasaran di desa-desa tersebut dapat memperoleh manfaat program MBG.
Masyarakat Meminta Keterbukaan
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya berharap adanya kepastian, keterbukaan dan pemerataan dalam pelaksanaan program.
Apabila terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan MBG, masyarakat berharap pemerintah maupun pihak pengelola menjelaskannya secara terbuka.
Apakah persoalannya berkaitan dengan kapasitas dapur MBG? Apakah berkaitan dengan jumlah penerima? Apakah distribusi memang belum menjangkau seluruh desa dan sekolah? Atau terdapat kendala lain?
Pertanyaan tersebut dinilai penting dijawab agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Program yang menggunakan sumber daya negara, kata masyarakat, semestinya memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Sekolah dan Kader Posyandu Butuh Jawaban
Kepala sekolah membutuhkan kepastian agar dapat memberikan informasi yang benar kepada orang tua siswa.
Demikian pula kader Posyandu membutuhkan kejelasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Masyarakat mengaku dapat memahami apabila pelaksanaan program nasional membutuhkan tahapan dan menghadapi kendala teknis. Namun, mereka berharap pertanyaan yang telah disampaikan berulang kali mendapatkan jawaban yang jelas.
Karena itu, pemerintah daerah, pihak pelaksana MBG maupun pengelola dapur MBG di Kecamatan Kembang Tanjong diharapkan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status pelaksanaan program tersebut.
“Pak Prabowo, Kapan MBG Sampai ke Desa Kami?”
Harapan masyarakat Kembang Tanjong pada akhirnya mengarah kepada pemerintah agar program MBG dapat dilaksanakan secara merata sesuai sasaran.
Keberhasilan program tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah dapur yang telah beroperasi atau jumlah makanan yang telah disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sasaran di wilayah pedesaan dapat merasakan manfaatnya.
Masyarakat Kembang Tanjong pun berharap pemerintah tidak mengabaikan wilayah yang hingga kini disebut belum tersentuh program tersebut.
“Pak Prabowo, kapan MBG sampai ke desa kami?” menjadi pertanyaan yang disuarakan masyarakat yang masih menunggu.
Mereka berharap program pemenuhan gizi tersebut benar-benar hadir di tengah masyarakat, termasuk di desa-desa dan sekolah yang hingga kini disebut belum menerima manfaat.
14 desa dan 12 sekolah masih menunggu. Ratusan balita, ibu hamil, ibu menyusui, siswa dan guru menanti kepastian.
Kini masyarakat berharap pemerintah dan pihak pelaksana segera memberikan jawaban yang jelas: sampai kapan masyarakat Kembang Tanjong harus menunggu?,
