 |
| Foto, Teuku Mahadiradja Rizki El-Sinki Pemerhati Sosial Dan Budaya |
Oleh Teuku Mahadiradja Rizki El-Sinki
GEMARNEWS.COM, OPINI - Wacana mengenai "Nasionalisme Aceh" dan keterlibatan Dataran Tinggi Gayo dalam narasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali menjadi sorotan.
Namun, klaim romantisme sejarah yang menyebutkan kesatuan ideologis antara Aceh Pesisir dan Gayo dinilai kerap mengabaikan satu persoalan mendasar: dominasi linguistik serta hegemoni kebudayaan yang mengeksklusi etnis non-Pesisir.
Upaya merekonstruksi sejarah dengan menggambarkan seolah-olah masyarakat Gayo secara kolektif meleburkan identitasnya ke dalam proyek politik GAM menyisakan pertanyaan mendasar.
Jika GAM benar-benar mengusung wadah "Bangsa Aceh" yang inklusif bagi seluruh etnis di Serambi Mekkah, mengapa instrumen narasi, propaganda, hingga bahasa komando pergerakannya justru mengagungkan Bahasa Aceh Pesisir alih-alih menggunakan bahasa perantara yang netral?
Hegemoni Bahasa dan Asimilasi Paksa
Sosiologi bahasa mengajarkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan struktur kekuasaan.
Dalam perjalanan sejarah konflik Aceh, GAM secara konsisten mengadopsi Bahasa Aceh Pesisir sebagai lingua franca tunggal perjuangan.
Bagi etnis Gayo, Alas, Singkil, Tamiang, maupun Kluet, kebijakan tidak tertulis ini secara tidak langsung menempatkan kebudayaan mereka pada posisi subordinat.
Penolakan GAM terhadap Bahasa Indonesia—karena dianggap sebagai simbol "kekuasaan Jawa"—seharusnya diimbangi dengan perumusan bahasa perantara yang menghargai pluralitas etnis di Aceh.
Kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: pejuang maupun warga Gayo yang terlibat dalam pergerakan dipaksa terasimilasi secara bahasa ke dalam standar etnis Pesisir.
Legitimasi Simbolis Tokoh Kunci
Kehadiran figur-figur asal Gayo seperti Teungku Haji Ilyas Leube dalam jajaran pimpinan GAM sering dimanfaatkan sebagai legitimasi keabsahan bahwa perjuangan tersebut mewakili seluruh Dataran Tinggi Gayo.
Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa pengangkatan tokoh lokal kerap kali bersifat eksepsional dan simbolis demi mengamankan dukungan teritorial serta basis logistik militer di kawasan pedalaman.
Penjelasan sejarah yang mereduksi dinamika Dataran Tinggi Gayo sekadar pada figur kunci ini dinilai membiaskan kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Gayo secara historis dan sosiologis memiliki kalkulasi politik tersendiri, yang tidak bisa diseragamkan begitu saja dengan agenda GAM.
Perasaan Alienasi dan Aspirasi Pemekaran
Penggunaan Bahasa Aceh Pesisir yang dominan di wilayah Dataran Tinggi Gayo selama konflik tidak jarang menimbulkan jarak sosial dan alienasi di kalangan masyarakat lokal.
Perasaan bahwa identitas kultural Gayo tidak ditempatkan secara sejajar terus membayangi hingga era pasca-konflik.
Kondisi ini pula yang berimplikasi panjang pada dinamika politik pasca-Helsinki, di mana aspirasi pemekaran wilayah seperti Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) terus bergulir sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan pembangunan dan dominasi politik-kultural yang dirasakan etnis minoritas di pedalaman.
Melampaui Uniformitas: Membangun Kesetaraan Hakiki
Kritik terhadap konstruksi "Bangsa Aceh" ala GAM bukan berawal dari niat memecah belah, melainkan dorongan untuk meluruskan sejarah agar tidak bersifat unifikasi tunggal.
Persatuan di Serambi Mekkah tidak akan pernah kokoh apabila dibangun di atas penyeragaman bahasa dan pengabaian identitas lokal.
Untuk masa depan Aceh yang inklusif, narasi sejarah harus berani mengakui bahwa menghargai keberagaman etnis berarti memberikan ruang yang setara baik dalam politik, pembangunan, maupun pengakuan kebudayaan tanpa harus mengorbankan Bahasa dan Identitas Gayo di bawah bayang-bayang kebudayaan Pesisir.
