GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE - Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam Perubahan APBK 2026 melonjak hingga menembus Rp1,07 triliun. Angka tersebut naik Rp79,18 miliar dibandingkan anggaran awal, sementara pendapatan daerah hanya mencapai Rp947,18 miliar. Besarnya struktur belanja itu menjadi salah satu poin penting dalam persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Abdya dan DPRK Abdya terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna penutupan pembahasan, Kamis (10/9/2026)
Wakil Bupati Abdya, H. Zaman Akli, S.Sos MM pada rapat paripurna Senin (7/9/2026) tersebut menyebutkan, belanja daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp995,049 miliar bertambah Rp79,180 miliar. Setelah perubahan, total belanja daerah ditetapkan menjadi Rp1.074.229.235.436. Sementara itu, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya Rp904,923 miliar, pendapatan bertambah Rp42,258 miliar sehingga menjadi Rp947.182.265.108. Dengan komposisi tersebut, struktur APBK Abdya masih mengalami defisit. Namun, pemerintah daerah menutup defisit itu melalui pembiayaan netto yang setelah perubahan mencapai Rp127.046.970.328.
“Pembiayaan netto digunakan untuk menutupi defisit sebesar Rp127.046.970.328, sehingga posisi struktur Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 berimbang,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat cukup signifikan. Sebelumnya berada pada angka Rp91,125 miliar, kemudian bertambah Rp36,921 miliar sehingga setelah perubahan mencapai Rp128.046.970.328. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp1 miliar dan tidak mengalami perubahan.
Mantan Ketua DPRK Abdya ini mengatakan, kenaikan pendapatan daerah antara lain dipengaruhi tambahan pendapatan bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus Aceh serta bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Aceh. Tambahan tersebut mengacu pada sejumlah keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Gubernur Aceh terkait penyesuaian alokasi dan penyaluran dana transfer serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBK antara eksekutif dan legislatif telah melalui sejumlah tahapan dan diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Abdya. Ia mengakui, selama proses pembahasan terdapat perbedaan pendapat maupun penafsiran antara eksekutif dan legislatif. Namun, perbedaan tersebut dinilai masih berada dalam koridor pembahasan untuk mencapai kesepakatan.
“Pada dasarnya, pembahasan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 tetap mengacu kepada mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK Abdya yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBK hingga memperoleh persetujuan bersama. Ia menilai, kesepakatan tersebut menjadi bukti bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRK tetap berjalan dalam upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Banyak saran, pendapat serta usulan yang sangat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya di masa yang akan datang,” katanya.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Qanun Perubahan APBK Abdya Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi qanun. Dia berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan lancar sehingga perubahan APBK dapat segera menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan amanat rakyat.
“Semoga apa yang telah kita perbuat mendapat ridha dan hidayah dari Allah SWT serta selalu diberi kekuatan dalam melaksanakan dan mengemban amanat rakyat,” pungkasnya.
