GEMARNEWS.COM, SIGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie resmi menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie, Kamis malam (19/11/2026).
Rapat paripurna dengan agenda penutupan pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie dan dibuka langsung oleh Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H.
Kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie pada tahun 2027, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 direncanakan memiliki Pendapatan Daerah sebesar Rp2.011.986.537.078,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.086.986.537.078,00, serta Pembiayaan Netto sebesar Rp75.000.000.000,00.
Dengan komposisi tersebut, APBK Pidie 2027 mengalami defisit anggaran sebesar Rp75 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama sehingga struktur anggaran tetap berimbang.
Dalam sambutan Bupati Pidie yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar, M.AP, disampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Pidie atas perhatian, komitmen, dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan RAPBK berlangsung.
Apresiasi juga diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) serta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga tercapainya kesepakatan bersama.
Menurut Bupati, pembahasan RAPBK bukan sekadar proses merumuskan angka dan menentukan alokasi anggaran. Lebih dari itu, pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam menetapkan arah kebijakan fiskal serta menentukan prioritas pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Bupati berharap APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, kebijakan serta alokasi anggaran harus diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan.
Ia juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran secara bijaksana, penetapan prioritas yang tepat, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah.
"Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Setelah disepakati bersama, Rancangan Qanun APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tahapan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Qanun.
PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BARU DIANGGARKAN RP75 MILIAR
Salah satu poin penting dalam perencanaan APBK Pidie Tahun Anggaran 2027 adalah rencana pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie yang membutuhkan anggaran sebesar Rp75 miliar.
Pembangunan tersebut direncanakan menggunakan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Rencana pembangunan gedung baru ini dilatarbelakangi kondisi fisik dan kelayakan struktur Kantor Bupati Pidie yang telah digunakan sejak 1985 atau sekitar 41 tahun.
Selain faktor usia bangunan, gedung tersebut juga telah beberapa kali mengalami guncangan gempa bumi yang berpotensi memengaruhi kekuatan dan kelayakan strukturnya.
Bahkan, berdasarkan kajian teknis Tim Ahli Bangunan dari Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2017, sebagaimana tertuang dalam Laporan Studi Teknis Kelayakan Struktur Kantor Bupati Pidie tanggal 26 Juli 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie memandang perlu merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati yang baru guna menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan yang lebih memadai, sekaligus menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, anggaran pembangunan Kantor Bupati sebesar Rp75 miliar sebenarnya telah dialokasikan terlebih dahulu dalam Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026.
Namun, kegiatan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah ditetapkannya Perubahan APBK 2026.
Dengan demikian, dana yang telah dialokasikan tersebut menjadi bagian dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 dan direncanakan untuk dimanfaatkan kembali sebagai sumber pendanaan pembangunan Kantor Bupati pada 2027.
Pemerintah Kabupaten Pidie menegaskan bahwa penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kantor Bupati dimaksudkan agar alokasi anggaran murni APBK 2027 tetap dapat diprioritaskan untuk memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta bidang sosial.
Prioritas tersebut dinilai penting karena sebagian urusan pemerintahan wajib berkaitan langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
Melalui kesepakatan APBK 2027 ini, Pemkab dan DPRK Pidie diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kepala bagian di lingkungan Setdakab Pidie, serta para camat.
Kesepakatan APBK ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar diarahkan pada pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat Kabupaten Pidie.