GEMARNEWS.COM,LABUHANBATU – Anggaran pengadaan obat-obatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, untuk tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang disampaikan, terdapat dua paket belanja obat-obatan dengan nilai anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.
Dua paket pengadaan tersebut masing-masing tercatat sebesar Rp19,5 miliar dengan nomor RUP 65477160 dan Rp21,765 miliar. Jika kedua nilai tersebut merupakan paket yang berbeda, total anggaran yang tercatat mencapai Rp41,265 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian, mengingat pengadaan obat-obatan merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
UPTD RSUD Rantauprapat merupakan rumah sakit umum daerah kelas B yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah sakit tersebut beralamat di Jalan KH. Dewantara Nomor 129, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu.
Sebagai institusi pelayanan kesehatan berstatus BLUD, pengelolaan keuangan rumah sakit memiliki fleksibilitas tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan produktivitas. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus disertai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa.
Menindaklanjuti informasi mengenai besarnya anggaran pengadaan tersebut, awak media GEMARNEWS.com berupaya meminta klarifikasi kepada Direktur RSUD Rantauprapat, dr. Adi Subrata, melalui pesan WhatsApp pada 6 November 2026.
Konfirmasi yang disampaikan meliputi dasar perencanaan dan penganggaran, mekanisme pengadaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran belanja obat-obatan yang bersumber dari pengelolaan keuangan BLUD.
Sejumlah hal yang dimintakan penjelasan antara lain:
Pertama, dasar hukum dan penganggaran. Bagaimana kesesuaian paket pengadaan obat dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta dokumen perencanaan anggaran rumah sakit? Termasuk bagaimana mekanisme apabila terjadi pergeseran anggaran.
Kedua, perencanaan dan seleksi kebutuhan obat. Bagaimana metode perhitungan kebutuhan obat yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut? Apakah seluruh pengadaan telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan Formularium Nasional maupun formularium rumah sakit?
Ketiga, proses dan metode pengadaan. Apakah pengadaan telah memprioritaskan penggunaan katalog elektronik (e-Katalog)? Jika terdapat pengadaan di luar katalog elektronik, apa dasar pertimbangan dan mekanisme yang digunakan?
Keempat, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap obat-obatan yang dibeli, mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, pencatatan stok, hingga pendistribusian kepada pasien?
Selain belanja obat-obatan, awak media juga meminta penjelasan mengenai sejumlah pos anggaran lainnya, termasuk biaya langganan jurnal atau surat kabar dan majalah serta belanja alat tulis kantor, perlengkapan kantor, dan benda pos.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Rantauprapat, dr. Adi Subrata, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan awak media.
Warga Berharap Pelayanan Kesehatan Semakin Baik
Terpisah, salah seorang warga Labuhanbatu berinisial GS menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Rantauprapat benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan obat-obatan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis.
"Dengan besarnya anggaran obat-obatan dan pelayanan kesehatan tersebut, hendaknya pelayanan di rumah sakit juga semakin baik," harapnya.
Ia berharap pengelolaan anggaran rumah sakit dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Besarnya anggaran pengadaan obat-obatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pihak manajemen RSUD Rantauprapat untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, anggaran pelayanan kesehatan pada akhirnya harus bermuara pada terpenuhinya kebutuhan pasien, ketersediaan obat yang memadai, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu.
GEMARNEWS.com akan membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Direktur RSUD Rantauprapat maupun pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
(Lijait)
