GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan Doto Saweu Gampong dan Doto Saweu Sikula.
Evaluasi tersebut bertujuan mengukur efektivitas program pelayanan kesehatan jemput bola sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Kegiatan program review itu berlangsung di Aula Bapperida Abdya, Kamis (19/11/2026), dengan fokus evaluasi meliputi capaian program, penggunaan anggaran, jangkauan penerima manfaat, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan di lapangan.
Bupati Aceh Barat Daya, Safaruddin, mengatakan program Doto Saweu Gampong lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses pelayanan rumah sakit, terutama akibat keterbatasan ekonomi.
Selain persoalan akses, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pola hidup sehat juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti hipertensi, stroke, dan diabetes.
“Kita punya 13 Puskesmas, layanan rawat inap empat Puskesmas. Fasilitas kesehatan yang terbatas, nah di program Saweu Gampong kita turunkan dokter spesialis dan umum serta tenaga kesehatan lainnya,” ujar Safaruddin.
Menurutnya, melalui program tersebut pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan lebih dekat dengan masyarakat, dengan menurunkan dokter spesialis, dokter umum, serta tenaga kesehatan lainnya langsung ke gampong.
Sementara itu, melalui program Doto Saweu Sikula, pemerintah daerah berupaya membangun kesadaran dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini di kalangan peserta didik.
Kedua program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses pelayanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Kepala Bapperida Abdya, Sufrinaldi, SH, menjelaskan bahwa program review tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kinerja kedua program unggulan itu di seluruh kecamatan.
Ia menyebutkan, evaluasi mencakup tiga aspek utama, yakni pengukuran capaian kinerja dan serapan anggaran, identifikasi kendala teknis serta koordinasi lintas sektor, dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Menurut Sufrinaldi, hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan penyusunan policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan, sekaligus memperkuat regulasi agar pelaksanaan program lebih terarah dan berkelanjutan.
Perbaikan program juga diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Abdya.
Kegiatan tersebut melibatkan 30 warga sebagai penilai program, enam pengampu program, tiga tim evaluator, serta seorang moderator. Pembiayaan kegiatan bersumber dari anggaran BSKDN Kemendagri RI dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. TR Fahsur Falah, menegaskan bahwa program review tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri terkait evaluasi pembangunan yang berorientasi pada dampak serta melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting untuk menjaring aspirasi publik, sehingga evaluasi tidak hanya berlandaskan laporan administratif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Fahsur Falah turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Abdya beserta jajaran atas inisiatif dan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung program pemerintah pusat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Abdya Zaman Akli, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Kepala Kejaksaan Negeri Abdya Kardono, SH, MH, perwakilan Kapolres dan Dandim, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Abdya diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program secara terukur, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.