GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH – Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Pasalnya, harga satu unit komputer dalam kontrak pengadaan disebut mencapai Rp29 juta, sementara perangkat yang diduga memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan melalui toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta.
Perbedaan harga mencapai Rp15 juta per unit tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewajaran harga, transparansi proses pengadaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan di Aceh.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan harga komputer tersebut.14/11/2026
Menurut Nasruddin, masyarakat berhak mengetahui alasan pemerintah menetapkan harga pengadaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pembanding yang ditemukan di pasaran.
"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Selisih Rp15 juta ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Nasruddin.
Ia meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka informasi secara rinci mengenai merek, tipe, jenis prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan hingga jumlah unit komputer yang dibeli.
Menurutnya, keterbukaan spesifikasi menjadi hal penting untuk mengetahui apakah harga kontrak yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kualitas dan fasilitas barang yang diperoleh pemerintah.
"Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," ujarnya.
TTI Minta Kejati Aceh Telusuri Proses Pengadaan
Tidak hanya meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Aceh, TTI juga mengarahkan sorotannya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
Lembaga tersebut diminta melakukan penelaahan terhadap proses pengadaan komputer, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses pemilihan penyedia hingga pemeriksaan barang yang diterima.
Nasruddin menilai perbedaan harga yang cukup besar tersebut perlu menjadi perhatian serius dan layak ditelusuri melalui pemeriksaan awal terhadap dokumen pengadaan.
Menurutnya, langkah penelusuran diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan serta tidak terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Selisih Rp15 Juta, Potensi Perbedaan Capai Rp1,5 Miliar
TTI juga menyoroti besarnya potensi perbedaan nilai apabila jumlah komputer yang dibeli mencapai ratusan unit.
Dengan asumsi selisih harga Rp15 juta per unit, pengadaan sebanyak 100 unit komputer akan menghasilkan perbedaan nilai sebesar Rp1,5 miliar dibandingkan harga pembanding yang digunakan TTI.
Namun, TTI menegaskan angka tersebut merupakan simulasi perbandingan harga dan bukan merupakan kerugian negara yang telah dibuktikan.
Pihaknya juga mengakui bahwa harga barang di toko daring tidak serta-merta dapat disamakan dengan harga kontrak pengadaan pemerintah.
Ada sejumlah komponen yang perlu diperhitungkan, seperti perbedaan spesifikasi, pajak, biaya pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi serta layanan purnajual.
Meski demikian, menurut TTI, seluruh komponen tersebut justru harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai kewajaran harga pengadaan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya. Jangan sampai anggaran pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas," kata Nasruddin.
TTI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
Sementara itu, Kejati Aceh didesak menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Menurut TTI, anggaran pendidikan seharusnya digunakan secara efektif, transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sekolah serta peserta didik di Aceh.
Pengadaan barang dengan menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas, kebutuhan maupun kewajaran harga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Aceh belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi terkait sorotan TTI mengenai harga pengadaan komputer tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Aceh maupun pihak penyedia agar persoalan ini dapat disampaikan secara berimbang kepada masyarakat.
