GEMARNEWS.COM,LABUHANBATU – Komitmen membantu kepentingan sosial dan keagamaan masyarakat terus ditunjukkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Labuhanbatu. Kali ini, organisasi profesi wartawan tersebut menyambangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Abdul Azis, Padang Matinggi, Rantau Utara, Rabu (18/11/2026).
Kedatangan pengurus DPC PJS Labuhanbatu tersebut dalam rangka membangun sinergi sekaligus menyerahkan berkas pengurusan sertifikat tanah wakaf Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Langkah ini menjadi bentuk kontribusi nyata PJS dalam membantu organisasi keagamaan memperoleh kepastian hukum atas aset tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umat.
Rombongan DPC PJS Labuhanbatu dipimpin langsung Ketua Muhammad Nuh Nasution, didampingi Wakil Ketua Lili Amansyah, Divisi Bidang SDM Hermanto, Divisi Advokasi Hendro Nasution, serta Divisi Kesekretariatan Saipul Bahri Nasution.
Kedatangan mereka disambut hangat Kepala BPN Kabupaten Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo, S.H., bersama jajaran di ruang aula Kantor BPN Labuhanbatu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN Labuhanbatu menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kontribusi DPC PJS Labuhanbatu dalam membantu proses pengurusan sertifikat tanah wakaf.
"Kami berterima kasih kepada DPC Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Labuhanbatu atas kedatangan dan kontribusi yang dilakukan untuk membantu kepengurusan sertifikat wakaf," ujar Khalid.
Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf merupakan bagian dari program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mempercepat legalisasi aset tanah wakaf di Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPC PJS Labuhanbatu, Muhammad Nuh Nasution, menjelaskan bahwa pendampingan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 72/PC-AW/KH/XI/2026 yang diberikan kepada DPC PJS Labuhanbatu.
Melalui surat kuasa tersebut, PJS diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna membantu proses pengurusan sertifikat tanah wakaf.
Berdasarkan amanah tersebut, DPC PJS Labuhanbatu berupaya memastikan seluruh proses administrasi dan kelengkapan dokumen dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nuh menegaskan, tanah wakaf merupakan aset umat yang harus dijaga keberadaan, fungsi, dan legalitasnya. Sertifikat tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum, mencegah potensi sengketa, dan memastikan pemanfaatannya tetap sesuai dengan tujuan perwakafan.
"Kepedulian ini sekaligus menjadi wujud komitmen PJS untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, organisasi keagamaan, serta berbagai elemen lainnya," ungkap Muhammad Nuh Nasution.
Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bahwa organisasi pers memiliki ruang pengabdian yang lebih luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, wartawan tidak hanya dituntut kritis dalam mengawal kebijakan publik dan menyampaikan informasi, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Ketua DPC PJS Labuhanbatu juga telah menginstruksikan Divisi Bidang SDM, Hermanto, untuk melakukan pendampingan secara menyeluruh hingga proses pengurusan dan penerbitan sertifikat tanah wakaf tersebut selesai sesuai ketentuan.
"Kita ingin membuktikan bahwa pers bukan sekadar menyampaikan kabar, melainkan juga dapat hadir membawa manfaat dan menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menulis untuk masyarakat, tetapi juga bekerja dan berbuat nyata demi kepentingan umat," tegas Nuh.
Langkah DPC PJS Labuhanbatu ini diharapkan menjadi contoh positif sinergi antara organisasi pers, lembaga pertanahan, dan organisasi keagamaan dalam menjaga aset umat.
Sebab, kepastian hukum atas tanah wakaf bukan hanya menyangkut legalitas administrasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan manfaat sosial dan keagamaan bagi generasi mendatang.(Lijait)