GEMARNEWS.COM,LABUHANBATU – Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dugaan penguasaan tanah bersertifikat di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat.
Sidang perdana yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) di Ruang Cakra PN Rantauprapat tersebut dibuka oleh majelis hakim. Namun, persidangan belum dapat berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara lantaran para Tergugat tidak hadir.
Majelis hakim selanjutnya menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap para Tergugat untuk menghadiri persidangan berikutnya yang direncanakan berlangsung pekan depan.
Gugatan tersebut diajukan oleh Heppy Handono melalui kuasa hukumnya terhadap dua warga berinisial M dan W.S., serta Kepala Desa Pematang Seleng yang turut ditetapkan sebagai Tergugat III.
Perkara ini telah terdaftar di PN Rantauprapat dengan Nomor 177/Pdt.G/2026/PN-Rap, tertanggal 26 Oktober 2026.
Kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners, yakni Advokat Beriman Panjaitan, S.H., M.H. dan Oscar Crisman Panjaitan, S.H., menjelaskan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan sebidang tanah seluas 3.030 meter persegi yang diklaim sebagai hak milik kliennya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3055 atas nama Heppy Handono.
Dalam materi gugatan, Penggugat mempersoalkan dugaan penguasaan sebagian objek tanah oleh para Tergugat serta penerbitan surat ganti rugi yang dinilai berkaitan dengan lahan yang telah memiliki sertifikat hak milik tersebut.
Menurut pihak Penggugat, persoalan penerbitan surat ganti rugi itu perlu diuji melalui proses hukum, terutama menyangkut riwayat kepemilikan tanah, dasar penerbitan surat, serta kesesuaiannya dengan dokumen kepemilikan yang dimiliki Penggugat.
Sebelum menempuh jalur pengadilan, kuasa hukum Penggugat menyebut telah melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada para Tergugat. Namun, karena persoalan tersebut belum terselesaikan, pihak Penggugat akhirnya mengajukan gugatan PMH ke PN Rantauprapat.
Melalui gugatan tersebut, Penggugat meminta majelis hakim menyatakan hak atas tanah berdasarkan SHM Nomor 3055, memeriksa dan menilai dugaan perbuatan melawan hukum para Tergugat, menguji keabsahan surat ganti rugi yang dipersoalkan, serta memerintahkan pengosongan objek sengketa sesuai tuntutan dalam gugatan.
Tidak hadirnya para Tergugat dalam sidang perdana membuat proses perkara menunggu pemanggilan kembali. Persidangan selanjutnya diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan hukum yang berlaku sehingga seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan bukti masing-masing.
Kuasa hukum Penggugat berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut secara objektif, profesional, serta berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan dugaan penguasaan lahan yang telah memiliki sertifikat hak milik.
(Lijait)
