GEMARNEWS.COM, SUMUT– Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, mengingatkan pemerintah agar perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diikuti dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan serta dukungan anggaran yang memadai di daerah.
Menurut Sihar, cakupan JKN yang telah menjangkau 54,3 juta anak dan remaja usia 6–17 tahun dari total 284 juta peserta merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, peningkatan jumlah peserta harus dibarengi dengan kepastian akses pelayanan kesehatan ketika masyarakat membutuhkan pengobatan.
"Jangan sampai kita bangga karena jutaan anak sudah terdaftar dalam JKN, tetapi ketika mereka sakit, keluarganya masih dipusingkan oleh ketersediaan kamar, rujukan yang berbelit, atau biaya yang tidak tertangani," ujar Sihar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Selain persoalan cakupan kepesertaan, Sihar juga menyoroti rencana alokasi anggaran sebesar Rp350 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) Sumatera Utara pada 2027.
Menurutnya, rencana alokasi tersebut perlu dijaga keberlanjutannya, terutama di tengah potensi pengurangan transfer ke daerah yang nilainya dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ia menilai, keberlanjutan program UHC daerah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya.
"JKN yang kuat harus ditopang oleh UHC daerah yang kuat. Jika anggaran UHC Sumatera Utara melemah, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah warga yang paling membutuhkan," tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program UHC tidak cukup hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar maupun besarnya anggaran yang dialokasikan.
Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, tempat tidur pasien, hingga pelayanan rujukan yang mudah dan cepat diakses masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sihar juga mengingatkan agar tekanan fiskal daerah tidak sampai mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
"Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi ruang pertama yang dikorbankan. Sumatera Utara membutuhkan UHC yang semakin kuat dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warga," pungkasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjaga kesinambungan pembiayaan JKN dan UHC, sehingga perluasan perlindungan kesehatan benar-benar diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. ( Lijait)
