Notification

×

TTI Apresiasi DPRK Aceh Besar, Tantang Pimpinan DPRA Buka-bukaan Dana Pokir 2026

Minggu, 22 November 2026 | 15.56 WIB Last Updated 2026-11-22T08:57:23Z


GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengapresiasi mulai terbukanya informasi mengenai usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026. TTI berharap langkah tersebut menjadi contoh bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk berani mempublikasikan seluruh usulan Pokir kepada masyarakat.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi Pokir merupakan langkah penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.

Menurut informasi pemberitaan yang beredar, usulan Pokir tiga pimpinan DPRK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp8,63 miliar dengan total 62 usulan kegiatan. Informasi tersebut telah menjadi perhatian masyarakat dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.

"TTI memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi Pokir di DPRK Aceh Besar. Kami berharap pimpinan DPRK dapat terus mendorong publikasi resmi seluruh usulan kegiatan, nilai anggaran, lokasi pekerjaan, hingga realisasi pelaksanaannya. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat," ujar Nasruddin Bahar, Minggu (22/11/2026).

TTI Berharap Pimpinan DPRA Berani Membuka Data Pokir

Nasruddin menegaskan, keterbukaan informasi Pokir tidak seharusnya hanya berkembang di tingkat kabupaten dan kota. Pimpinan DPRA juga diharapkan mengambil langkah serupa dengan mengumumkan daftar lengkap usulan Pokir Tahun Anggaran 2026.

"TTI berharap Ketua dan seluruh Wakil Ketua DPRA berani mengumumkan secara terbuka nilai dan daftar usulan Pokir masing-masing kepada masyarakat Aceh. Jangan sampai publik harus mencari sendiri informasi mengenai anggaran yang diperjuangkan wakil rakyatnya," tegasnya.

Menurut TTI, publikasi data Pokir secara terbuka akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi apakah program pembangunan yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.

TTI mendorong agar informasi yang dipublikasikan mencakup sejumlah hal penting, di antaranya:

1. Total nilai usulan Pokir masing-masing pimpinan dan anggota DPRA.
2. Nama program, kegiatan, serta lokasi penerima manfaat.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan.
4. Nilai anggaran yang disetujui dalam APBA 2026.
5. Metode pengadaan barang dan jasa serta identitas penyedia setelah ditetapkan.
6. Perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan.

Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mengikuti proses kegiatan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.

Pokir Adalah Aspirasi Rakyat, Bukan Anggaran Pribadi Anggota Dewan

TTI mengingatkan bahwa Pokir merupakan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang selanjutnya menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Ketentuan mengenai Pokir DPRD antara lain diatur dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penginputan dan penelaahannya juga berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Pokir bukan uang pribadi anggota dewan. Pokir merupakan usulan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada mekanisme perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pengawasan yang berlaku," jelas Nasruddin.

Ia juga mengingatkan agar Pokir tidak menjadi sarana untuk mengarahkan proyek kepada perusahaan tertentu ataupun menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut TTI, setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran daerah harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

TTI Ingin Transparansi Pokir Menjadi Tradisi Baru di Aceh

Nasruddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran bukan ancaman bagi lembaga legislatif. Sebaliknya, transparansi justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat.

"Apabila usulan Pokir benar-benar diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai kegiatan dan nilai anggarannya. Justru masyarakat dapat ikut mengawasi agar pekerjaan terlaksana dengan baik," katanya.

TTI berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRA serta DPRK di 23 kabupaten/kota se-Aceh dapat mempublikasikan daftar Pokir melalui kanal resmi lembaga masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

"Kami berharap keberanian membuka informasi Pokir di Aceh Besar menjadi awal budaya transparansi yang lebih luas. Sekarang masyarakat menunggu langkah pimpinan DPRA. Umumkan kepada publik berapa nilai Pokir yang diusulkan, untuk kegiatan apa, dan di mana lokasi pelaksanaannya," pungkas Nasruddin Bahar.

Gemar Sport

Artikel Pilihan

×
Berita Terbaru Update