GEMARNEWS.COM BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. Hasil analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan menunjukkan adanya sejumlah indikator risiko yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum.
Berdasarkan data yang dianalisis TTI, terdapat 267 transaksi pengadaan dengan total nilai mencapai Rp77.520.210.578 atau sekitar Rp77,52 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai sekitar Rp9,28 miliar. Sementara 94 transaksi lainnya menggunakan metode E-Purchasing dengan nilai sekitar Rp68,24 miliar.
Dengan demikian, sekitar 64,79 persen dari keseluruhan transaksi tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Angka ini menjadi perhatian TTI karena banyaknya transaksi yang dilakukan melalui metode tersebut perlu diuji dari aspek perencanaan, kewajaran paket, dan proses pemilihan penyedia.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pihaknya menemukan pola konsentrasi pekerjaan pada sejumlah perusahaan yang berulang kali mendapatkan paket pengadaan.
"TTI mempertanyakan bagaimana mekanisme penentuan penyedia dalam ratusan paket Pengadaan Langsung di Kota Langsa. Mengapa sejumlah perusahaan bisa memperoleh pekerjaan secara berulang dalam satu tahun anggaran? Apakah seluruh proses dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?" ujar Nasruddin.
10 Perusahaan Menguasai 111 Paket Pengadaan Langsung
Hasil pengolahan data TTI memperlihatkan sepuluh perusahaan memperoleh jumlah transaksi Pengadaan Langsung terbanyak.
Berikut rinciannya:
1. CV. CENTRALINDO CONSULTANT: 24 paket senilai Rp217.960.350.
2. CV UTOH CONSULTANT: 21 paket senilai Rp393.844.350.
3. CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT: 20 paket senilai Rp132.787.700.
4. CV CHAYRA PERDANA: 7 paket senilai Rp1.142.981.691.
5. CV. MENARA DESIGN CONSULTANT: 7 paket senilai Rp210.607.000.
6. CV.ZINCO: 7 paket senilai Rp206.000.000.
7. CV. AQSHENA ENGINEERING: 7 paket senilai Rp23.513.650.
8. CV.CASTO VICTORY: 6 paket senilai Rp627.693.850.
9. CV. GAZ DESIGN: 6 paket senilai Rp113.876.300.
10. CV. KUTA ADYA KONSULTAN: 6 paket senilai Rp34.036.700.
Kesepuluh perusahaan tersebut secara bersama-sama mendapatkan 111 paket atau sekitar 64,16 persen dari total 173 transaksi Pengadaan Langsung yang dianalisis.
Lebih jauh, tiga perusahaan teratas, yakni CV. CENTRALINDO CONSULTANT, CV UTOH CONSULTANT, dan CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT, tercatat mengantongi 65 paket dengan nilai gabungan sekitar Rp744,59 juta.
Menurut Nasruddin, konsentrasi pekerjaan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan tidak terjadi praktik pengaturan distribusi pekerjaan maupun proses pemilihan penyedia yang tidak sesuai ketentuan.
"TTI tidak mempersoalkan perusahaan mendapatkan pekerjaan sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang benar. Namun, publik berhak mengetahui dasar pemilihan penyedia, kompetensi tenaga ahli, serta apakah seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak," tegasnya.
114 Paket Konsultansi Konstruksi Ikut Disorot
TTI juga menemukan 114 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,81 miliar.
Jumlah tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait perencanaan dan pembagian paket pekerjaan.
TTI meminta Inspektorat memeriksa apakah terdapat pekerjaan yang memiliki ruang lingkup saling berkaitan, tetapi dipisahkan menjadi beberapa paket tanpa alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menyediakan tenaga ahli, pengalaman, dan kapasitas operasional juga perlu diverifikasi.
"Jangan sampai Pengadaan Langsung berubah menjadi mekanisme pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu. Pemerintah Kota Langsa harus dapat menjelaskan bagaimana proses evaluasi kemampuan penyedianya," kata Nasruddin.
Dua Proyek Paving Blok Dayah Senilai Rp746 Juta Dipertanyakan
Sorotan lainnya tertuju pada dua paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa.
Paket pertama adalah pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Raudhatun Najah, Sukarejo, senilai Rp373.020.000 yang dalam data tercatat dikerjakan CV. Kriya Pratama.
Paket kedua berupa pekerjaan penimbunan dan pemasangan paving blok Dayah Ma'had Tahfijul Qur'an Futuhul Mu'arif Al-Mur'i, Lhok Banie, dengan nilai Rp373.067.150 dan penyedia CV. Vector Creative Solution.
Total kedua pekerjaan tersebut mencapai Rp746.087.150.
TTI menilai kedekatan nilai kedua paket perlu menjadi bahan pemeriksaan, terutama menyangkut Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta bukti pelaksanaan di lapangan.
Namun, TTI menegaskan bahwa kesamaan atau kedekatan nilai kontrak bukan bukti otomatis terjadinya pelanggaran.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian metode pengadaan, kewajaran harga, dan kualitas hasil pekerjaan.
Inspektorat dan Kejati Aceh Didesak Lakukan Pemeriksaan
Atas temuan tersebut, TTI mendesak Inspektorat Kota Langsa dan lembaga pengawasan terkait melakukan audit berbasis risiko terhadap pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.
TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penelaahan awal apabila terdapat laporan dan bukti yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Sedikitnya lima aspek yang diminta untuk diperiksa meliputi:
1. Dominasi penyedia: Menelusuri dasar pemilihan sepuluh perusahaan yang memperoleh 111 paket.
2. Potensi pemecahan paket: Memeriksa kemungkinan pekerjaan sejenis dipisahkan untuk menghindari metode pemilihan yang seharusnya.
3. Kapasitas perusahaan: Memverifikasi tenaga ahli, pengalaman, dan kemampuan menyelesaikan seluruh kontrak.
4. Kewajaran harga: Membandingkan nilai kontrak dengan HPS, RAB, volume, dan harga pasar.
5. Transparansi pengadaan: Memeriksa dokumen perencanaan, pemilihan penyedia, kontrak, pembayaran, hingga berita acara serah terima.
Nasruddin menegaskan bahwa pengadaan pemerintah harus berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pelaku usaha.
"Jika semua proses sudah benar, tentu tidak perlu ada yang ditutupi. Namun, apabila ditemukan pengaturan penyedia, pemecahan paket yang melanggar aturan, pekerjaan fiktif, ataupun penyimpangan pembayaran, aparat penegak hukum harus bertindak tegas," ujarnya.
TTI: Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
TTI menyatakan akan terus memantau pola pengadaan pemerintah daerah, khususnya konsentrasi pekerjaan pada perusahaan tertentu, kesesuaian metode pemilihan, serta realisasi pekerjaan di lapangan.
Menurut TTI, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi. Dokumen kontrak, bukti pembayaran, kapasitas penyedia, dan kondisi fisik hasil pekerjaan harus menjadi bagian dari proses pemeriksaan.
"Uang yang digunakan dalam pengadaan pemerintah adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi ruang pembagian proyek yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat," pungkas Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.
Perusahaan maupun pejabat yang disebut dalam data tetap memiliki hak memberikan klarifikasi. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sumber: Analisis Transparansi Tender Indonesia (TTI) terhadap data CSV Dashboard Realisasi Pengadaan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2026.
