GEMARNEWS.COM, PIDIE – Transparansi Tender Indonesia (TTI) membongkar sejumlah indikator risiko (red flag) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan analisis terhadap Dashboard Realisasi Pengadaan, tercatat sebanyak 1.336 transaksi dengan total nilai mencapai Rp261.109.816.792 atau sekitar Rp261,11 miliar.
Dari keseluruhan transaksi tersebut, sebanyak 456 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp42,95 miliar. Selain itu, terdapat 666 transaksi e-purchasing senilai Rp75,12 miliar dan 93 transaksi tender dengan nilai Rp134,09 miliar.
TTI juga mencatat 106 transaksi swakelola senilai Rp4,48 miliar serta 15 transaksi seleksi dengan nilai Rp4,47 miliar.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai tingginya frekuensi Pengadaan Langsung dan konsentrasi transaksi pada sejumlah penyedia perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan.
Menurutnya, data tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, mekanisme pemilihan penyedia, kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
"TTI tidak mempersoalkan Pengadaan Langsung sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan. Namun, ketika ratusan paket dilaksanakan melalui metode tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa tidak terjadi pemecahan paket, pengaturan penyedia, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan," tegas Nasruddin.
257 Transaksi Konstruksi melalui Pengadaan Langsung Disorot
Salah satu temuan yang menjadi perhatian TTI adalah banyaknya transaksi pekerjaan konstruksi melalui metode Pengadaan Langsung.
Dari 456 transaksi Pengadaan Langsung, sebanyak 257 transaksi merupakan pekerjaan konstruksi dengan total nilai sekitar Rp35,08 miliar.
Selain itu, terdapat 190 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi dengan nilai mencapai Rp7,40 miliar.
TTI menilai besarnya jumlah pekerjaan konstruksi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, khususnya untuk memastikan tidak terdapat paket pekerjaan yang memiliki kesamaan lokasi, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun penerima manfaat tetapi dipisahkan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai satu pekerjaan yang semestinya direncanakan sebagai satu kesatuan justru dipecah menjadi beberapa paket agar dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Jika ditemukan pola seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ujar Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa penggunaan metode Pengadaan Langsung bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Dugaan pemecahan paket harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, ruang lingkup pekerjaan, nilai paket, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Sejumlah Penyedia Tercatat Berulang Kali dalam Transaksi
Selain metode pengadaan, TTI juga menyoroti frekuensi transaksi yang tercatat atas nama sejumlah perusahaan dan penyedia dalam Dashboard Realisasi Pengadaan.
Berdasarkan analisis tersebut, ORION PERKASA SEJATI tercatat dalam 66 transaksi dengan nilai sekitar Rp1,43 miliar.
Berikutnya, BERNOFARM tercatat sebanyak 29 transaksi senilai Rp2,45 miliar, BERAWANG JAYA sebanyak 25 transaksi senilai Rp4,86 miliar, HEXPHARM JAYA LABORATORIES sebanyak 23 transaksi, serta AGRO JAYA CEMERLANG sebanyak 19 transaksi.
TTI meminta pemerintah daerah memeriksa pola transaksi tersebut berdasarkan jenis pengadaan, metode pemilihan, nilai pekerjaan, serta hubungan antara paket-paket yang dilaksanakan.
Nasruddin mengatakan bahwa tingginya jumlah transaksi pada suatu penyedia tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, pola tersebut tetap perlu diuji untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan dan memberikan kesempatan usaha yang adil.
"Frekuensi transaksi yang tinggi belum tentu menyalahi aturan. Tetapi pemerintah wajib memastikan bahwa kesempatan usaha diberikan secara adil, pemilihan penyedia dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada praktik pengondisian pekerjaan kepada kelompok usaha tertentu," katanya.
TTI juga mengingatkan bahwa jumlah transaksi tidak selalu sama dengan jumlah kontrak independen dan tidak dapat langsung dijadikan bukti adanya praktik penyimpangan.
Dinas PUPR Pidie Kelola Pengadaan Rp126,09 Miliar
Konsentrasi nilai pengadaan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi perhatian dalam analisis TTI.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie tercatat memiliki 271 transaksi dengan total nilai sekitar Rp126,10 miliar.
Nilai tersebut setara dengan sekitar 48,29 persen dari keseluruhan nilai transaksi pengadaan yang dianalisis.
Selanjutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tercatat mengelola transaksi senilai Rp23,71 miliar, Dinas Kesehatan Rp21,07 miliar, serta Dinas Pertanian dan Pangan Rp14,66 miliar.
TTI menilai besarnya anggaran pada OPD teknis, terutama Dinas PUPR, perlu diikuti pengawasan yang memadai terhadap kualitas pekerjaan, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi teknis, serta realisasi fisik dengan pembayaran.
"Anggaran ratusan miliar rupiah tidak boleh sekadar menghasilkan laporan administrasi yang terlihat rapi. Masyarakat berhak mengetahui siapa pelaksananya, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan apakah hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat," ujar Nasruddin.
TTI Desak Bupati Pidie, Inspektorat, dan UKPBJ Buka Data
Atas sejumlah indikator risiko tersebut, TTI mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Bupati, Inspektorat, UKPBJ, dan seluruh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa.
TTI meminta pemerintah menjelaskan dasar penggunaan metode Pengadaan Langsung, dokumen perencanaan, identitas penyedia, nilai kontrak, spesifikasi teknis, lokasi pekerjaan, serta hasil pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
Selain keterbukaan informasi, TTI juga mendesak Inspektorat melakukan audit berbasis risiko terhadap paket-paket yang memiliki kesamaan karakteristik, konsentrasi penyedia, maupun indikasi ketidakwajaran dalam proses pengadaan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup verifikasi fisik pekerjaan, kesesuaian volume, mutu konstruksi, dan kewajaran pembayaran.
Apabila pemeriksaan lanjutan menemukan bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian keuangan negara, TTI meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
"Kami meminta Bupati Pidie tidak menganggap persoalan transparansi pengadaan sebagai urusan administratif semata. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mekanisme pengadaan yang sah justru dimanfaatkan untuk menutupi praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat," tegas Nasruddin.
TTI Akan Telusuri Paket dan Penyedia Lebih Mendalam
TTI menyatakan akan terus mendalami transaksi pengadaan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026, terutama pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, serta paket dengan frekuensi transaksi penyedia yang tinggi.
Penelusuran tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi pola pengadaan, kesesuaian metode pemilihan, hubungan antarpaket, dan potensi konflik kepentingan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
TTI juga membuka ruang klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, seluruh perangkat daerah, serta perusahaan yang disebutkan dalam hasil analisis.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh red flag yang disampaikan merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Pembuktian dugaan penyimpangan tetap memerlukan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, audit, serta proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"TTI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Pengadaan pemerintah harus transparan, kompetitif, akuntabel, dan terbebas dari konflik kepentingan. Kami ingin memastikan anggaran Kabupaten Pidie benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu," pungkas Nasruddin Bahar.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan Pemerintah Kabupaten Pidie dan langkah konkret Inspektorat dalam menindaklanjuti pemetaan risiko tersebut. Transparansi pengadaan menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pidie.
