Aceh Utara-Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Aceh Utara, Rimung Buloh, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap sikap Balai Wilayah Sungai (BWS) yang hingga kini masih bungkam terkait berbagai persoalan dalam pembangunan Waduk Krueng Keureuto.
Menurut Rimung buloh, pembangunan proyek strategis nasional ini justru menimbulkan deretan persoalan yang nyata di lapangan, terutama bagi masyarakat sekitar yang terdampak. Namun, ironisnya, instansi yang bertanggung jawab seperti BWS justru terkesan menutup mata dan telinga.
Sebagai insan pers yang menyuarakan kepentingan publik, kami tidak bisa tinggal diam melihat kerugian yang dialami masyarakat. Ada persoalan ganti rugi lahan yang tidak tuntas, ada dampak sosial yang diabaikan, dan yang paling parah, tidak ada komunikasi publik yang jujur dari pihak pelaksana,” ungkap Rimung buloh dalam keterangannya kepada media.
Ia menyebutkan, sikap diam BWS bukan hanya mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya keberpihakan birokrasi terhadap rakyat. Padahal, proyek sebesar Krueng Keureuto seharusnya menjadi simbol keadilan pembangunan, bukan pemicu keresahan sosial.
Rimung buloh juga menegaskan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, maka akan terjadi akumulasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Untuk itu, APPI Aceh Utara secara tegas meminta Pemerintah Pusat turun tangan. “Ini bukan lagi sekadar masalah teknis proyek, ini soal tanggung jawab negara terhadap warganya. Pemerintah pusat, khususnya Presiden, harus melihat langsung bagaimana program strategis nasional ini ternyata justru melahirkan luka di tengah rakyat,” ujarnya.
Sebagai asosiasi yang menaungi para jurnalis profesional, APPI memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan ketimpangan yang luput dari perhatian publik. Rimung buloh mengajak seluruh insan pers untuk ikut mengawal isu ini agar tidak berakhir menjadi lembaran gelap dalam sejarah pembangunan Aceh.
Jangan sampai proyek yang didanai dari uang rakyat justru mencederai rakyat. Negara harus hadir, birokrasi harus terbuka, dan media harus bersuara. Inilah tugas kita semua,” pungkas Rimung buloh pasee.
