Notification

×

DPD PKS Aceh Tengah, Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik dan Profesionalisme Politik

Sabtu, 06 September 2025 | 18.16 WIB Last Updated 2025-09-06T11:16:49Z


 

GEMARNEWS.COM, TAKENGON – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tengah, tegaskan “komitmennya terhadap pelayanan publik dan profesionalisme politik bukan pencitraan”,  hal tersebut disampaikan dalam kegiatan coffee morning bersama Komisi Kebijakan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), jajaran pengurus, serta insan pers Aceh Tengah, (6/9/2025) Sabtu pagi.

 

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah, Sukri, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta sejumlah pengurus baru yang akan dilantik pada siang hari, di antaranya Sekretaris MPD Sabardi dan Rahmat.

 

Dalam diskusi, isu mengenai arah politik PKS—apakah bergabung dalam koalisi atau mengambil peran oposisi—menjadi perhatian utama para wartawan.

 

Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah, Sukri, menegaskan bahwa fokus PKS bukan pada pencitraan, melainkan pada pelayanan publik.

 

“Dana partai kami dialokasikan 70 persen untuk pelayanan publik dan 30 persen untuk penguatan kader. Prioritas kami adalah perbaikan ekonomi daerah. Jika kondisi ekonomi masyarakat dan kader baik, maka kekuatan partai juga akan semakin kuat,” ujarnya.

 

Mengenai posisi di DPRK, Sukri menjelaskan bahwa secara prinsip, DPR seharusnya berperan sebagai oposisi yang mengawasi pemerintah. Namun, praktiknya sering terbentur aturan perundang-undangan serta belum jelasnya pemisahan fungsi legislatif dan eksekutif dalam sistem trias politica.

 

“Masalah oposisi atau koalisi, kami tidak ingin terjebak dalam label. Yang terpenting, PKS akan tetap profesional,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ihsanudin menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah. Menurutnya, inflasi masih tinggi akibat kebutuhan pokok yang mendesak. Ia juga menyinggung dana zakat sebesar Rp40 miliar yang hingga kini belum dapat dicairkan karena dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Fraksi PKS mendorong perubahan regulasi agar zakat bisa kembali dikelola sesuai fungsi utamanya melalui baitul mal. Sejarah mencatat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu menghapus kemiskinan hanya dalam 2,5 tahun dengan memaksimalkan peran zakat. Semangat ini yang ingin kami hidupkan kembali di Aceh Tengah,” ungkapnya.

 

Selain itu, PKS juga menegaskan bahwa sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri, partai politik bersikap netral secara formal. Meski demikian, melalui program pembinaan kader Tunas Baru, PKS akan terus melatih anggotanya agar berani bersuara dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

 

Kegiatan coffee morning ditutup dengan penegasan komitmen PKS untuk menjaga profesionalisme, memperkuat peran kader, serta menghadirkan solusi nyata bagi persoalan publik di Aceh Tengah. (red)

Gemar Sport

Artikel Pilihan

×
Berita Terbaru Update