Gemarnews.com, Banda Aceh - Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Nasdem, Ir. Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk memberi perhatian serius terhadap pembenahan kinerja Bank Aceh Syariah. Menurut Yah Fud, panggilan akrab Saifuddin, kondisi Bank Aceh Syariah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan di internal BAS yang perlu segera dibenahi. Diantaranya masalah penempatan dana diluar daerah yang mencapai 8 Triliun, juga persoalan tata kelola dan portofolio pembiayaan yang belum memihak pada UMKM.
"Kami menilai tata kelola Bank Aceh oleh pihak manajemen selama ini belum dijalankan secara profesional, tidak transparan dan tidak sesuai dengan tuntutan qanun. Ini terbukti dengan adanya kasus penempatan dana hingga 8 triliun keluar daerah. Kesan yang timbul manajemen Bank Aceh hanya mau cari aman, tidak siap menghadapi resiko. Padahal sesuai qanun, tugas utama Bank Aceh Syariah adalah memajukan ekonomi Aceh. Bukan memajukan daerah lain yang memang sudah lebih maju", ungkap Yah Fud.
Saifuddin tidak mempermasalahkan penempatan sebagian dana Bank Aceh dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Namun ia menyoal penempatan dana atau pembiayaan ke beberapa Perusahaan atau Bank Syariah daerah lain. Menurut dia, harusnya Bank Aceh fokus terhadap pembiayaan bagi perusahaan yang beroperasi di Aceh.
"Kalau penempatan dana di BI dan Kemenkeu dalam bentuk SBN untuk kepentingan likuiditas dan liabilitas kita tidak persoalkan. Tapi ini kita lihat ada kredit korporasi untuk beberapa perusahaan diluar Aceh. Juga ada penempatan dana di beberapa Bank Syariah milik daerah lain. Ini yang jadi tanda tanya", lanjut Yah Fud.
"Kalau memang Bank Aceh mau main di segmen kredit korporasi, kenapa tidak untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh? Agar multiplier effect-nya dirasakan oleh rakyat Aceh. Untuk pengembangan usaha PT. PEMA misalnya, sehingga tidak perlu lagi minta penyertaan modal dari Pemerintah Aceh. Juga untuk perusahaan lain yang membawa dampak positif bagi ekonomi Aceh", tandas Saifuddin.
Lebih lanjut Saifuddin mengatakan, selama ini ia banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pembiayaan atau kredit dari Bank Aceh. Terutama dari para pelaku UMKM. Berbagai syarat yang ditetapkan oleh Bank Aceh seringkali tidak mampu dipenuhi oleh para pelaku usaha. Akhirnya mereka beralih ke lembaga keuangan lain untuk mengakses permodalan.
"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, kalau mau ajukan kredit usaha di Bank Aceh itu katanya dipersulit dengan berbagai syarat yang tidak akan mampu dipenuhi oleh rakyat kecil. Sementara ketika di ajukan ke bank lain, ternyata diterima. Inikan sungguh ironis, Bank Aceh itu milik rakyat Aceh. Tapi ketika rakyat Aceh butuh kredit untuk usaha malah dipersulit. Akhirnya sebagian dari mereka terjebak dengan rentenir. Dimana tanggung jawab Bank Aceh untuk memajukan ekonomi Aceh?", tanya Yah Fud.
"Bank Aceh itu jangan cari aman terus. Hanya fokus kredit konsumtif untuk ASN dan investasi diluar Aceh. Sementara portofolio pembiayaan produktif untuk UMKM masih sangat kecil, dibawah 15 persen. Ini jelas bertentangan dengan perintah Qanun LKS, minimal 40 persen. Kedepan Bank Aceh wajib fokus pada pembiayaan UMKM, termasuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Karena sektor itulah profesi 75 persen rakyat Aceh. Kalau takut beresiko, perkuat manajemen resikonya. Bila perlu tambah jajaran direksi yang khusus mengurus resiko. Jangan jadikan resiko sebagai alasan untuk menghindari pembiayaan produktif bagi UMKM", pinta Yah Fud.
Menyikapi berbagai persoalan ditubuh manajemen Bank Aceh Syariah, Saifuddin Muhammad meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk melakukan reformasi total terhadap tata kelola Bank Aceh. Harapan itu disampaikan Yah Fud agar kinerja Bank Aceh kedepan dapat berkontribusi maksimal bagi kemajuan ekonomi Aceh.
"Saat ini kondisi ekonomi Aceh sedang terpuruk, tata kelola Bank Aceh juga tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin berharap Bank Aceh dapat memajukan ekonomi Aceh, kalau tata kelolanya masih mempertahankan status quo. Karena itu kami meminta kepada Mualem selaku PSP untuk melakukan reformasi total ditubuh manajemen Bank Aceh", harap Yah Fud.
"Apalagi Dirut baru belum lama dilantik. Tentu Mualem dapat memberi tugas khusus kepada Dirut untuk melakukan agenda reformasi dilingkungan Bank Aceh. Kita berharap kepemimpinan baru Bank Aceh akan lebih visioner dengan mentalitas dan target baru. Kedepan Bank Aceh kita harapkan akan jadi pilar utama kemajuan ekonomi Aceh. Sehingga kehadiran Bank Aceh benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Aceh", pungkas Saifuddin.
