GEMARNEWS.COM | JAKARTA – Lemhannas RI kembali menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 sebagai
forum strategis untuk memperkuat
kapasitas kepemimpinan kepala daerah dalam menghadapi tantangan kebangsaan,ketahanan nasional, dan di srupsi global.
Diskusi panel yang berlangsung hari ini, Kamis (06/11/2025), menghadirkan sejumlah tenaga ahli Lemhannas RI sebagai narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, IPU, Asean
Eng, MAI; Mayjen TNI Dr. Rido Hermawan, M.Sc.; MayjenTNI (Mar) Ipung Purwadi; dan Marcelino Pandin, Ph.D.
Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi membuka sesi dengan persepektif geopolitik dan wawasan kebangsaan, Ia menegaskan bahwa Wawasan Nusantara harus menjadi pijakan utama dalam menghadapi tantangan regional dan global. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar dan harus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat.
Ia menyoroti berbagai isu strategis
seperti konflik di Laut China Selatan, perbatasan antar negara, dan ancaman ideologi transnasional, dalam konteks nasional, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan mulai tergerus oleh penetrasi budaya asing dan ideologi ekstrem, “Globalisasi dan individualisme dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan ketahanan maritim, siber, dan sosial budaya sebagai benteng terhadap disintegrasi bangsa, Implementasi Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tol laut, di digitalisasi layanan publik, disebut sebagai contoh konkret.
Selanjutnya, Marcelino Pandin,Ph.D. mengangkat pentingnya merajut kesatuan wilayah dan menyatukan pandangan kebangsaan, Ia menyampaikan bahwa keretakan sosial, kesenjangan ekonomi, dan penurunan indeks negara hukum menjadi ancaman serius terhadap keutuhan Indonesia. “Satukan pandangan untuk Indonesia berdaulat,” serunya.
Ia mengajak para kepala daerah untuk membangun narasi persatuan, menciptakan ruang umpan balik publik, dan memperkuat komunikasi publik berbasis data dan cerita. Ia juga menekankan bahwa hanya 3,5% populasi yang dibutuhkan untuk memicu gerakan
sosial yang masif dan berkelanjutan.
Dalam konteks Asta Cita, Marcelino menyoroti tantangan tata kelola, kapabilitas, dana pembiayaan dae-
rah yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan kolaboratif.
Sementara itu, Mayjen TNI Dr. Rido Hermawan membahas isu strategis terkait kewaspadaan nasional di tengah disrupsi informasi dan ancaman perang kognitif , Ia menyampaikan bahwa ancaman saat ini telah bergeser dari ranah militer ke ranah informasi dan persepsi publik “Pertahanan sejati adalah kemampuan berpikir jernih di tengah kabut informasi,” ujarnya.
Ia menyoroti peran teknologi
seperti AI generatif, big data, dan
deepfake dalam membentuk opini
publik secara manipulatif. Serangan siber, hoaks berbasis SARA, dan polarisasi digital disebut sebagai tantangan nyata bagi stabilitas politik dan sosialdi daerah. Sebagai langkah antisipatif, ia mendorong pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Informasi Daerah (SKID), peningkatan literasi digital kritis, dan penguatan sistem pertahanan siber berbasis arsitektur “zero trust”.
Menutup rangkaian sesi , Prof. Dadan Umar Daihani menekankan bahwa ketahanan nasional adalah energi kolektif bangsa yang bersifat multidimensi dan dinamis , Ia menyampaikan bahwa dunia saat ini memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), yang ditandai oleh ketidakpastian global, disrupsi teknologi, dan krisis iklim, “Ketahanan nasional bukan hanya soal bertahan, tapi kemampuan bangkit dan beradaptasi,” tegasnya.
Ia menguraikan bahwa ketahanan
nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pembangunan nasional, Prof. Dadan menekankan
pentingnya Asta cita sebagai arah
strategis menuju bang sayang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat. Ia juga menampilkan sejumlah contoh daerah yang telah menunjukkan kepemimpinan transformatif, seperti Kutai Kartanegara
dengan hilirisasi pertanian dan petrokimia, Lombok Tengah dengan pengembangan KEK Mandalika, dan Jayapura.
Kegiatan KPPD Angkatan II Tahun 2025 ini menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperdalam wawasan kebangsaan, dan menyelaraskan
langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, berdaulat, dan berkeadilan.
Source: Kabiro Humas Settama
Lemhannas RI Brigjen TNI
Muhammad Arif Nur.
