GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh
secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni
United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund
(UNICEF), untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana
banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Langkah tersebut diambil
menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta besarnya jumlah korban akibat
bencana alam yang terjadi di Tanah Rencong. Pemerintah Aceh menilai
keterlibatan lembaga internasional yang memiliki rekam jejak dan pengalaman
dalam penanganan bencana berskala besar sangat dibutuhkan untuk mempercepat
proses pemulihan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh,
Muhammad MTA, mengatakan bahwa permintaan keterlibatan UNDP dan UNICEF telah
disampaikan secara resmi. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki
pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, khususnya saat tragedi
tsunami 2004 silam.
“Secara khusus Pemerintah Aceh
telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas
pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujar
Muhammad MTA yang dikutip dari Kanalaceh, Minggu (14/12/2025).
Menurutnya, keputusan untuk
menyurati UNDP dan UNICEF didasarkan pada kebutuhan mendesak akan dukungan
dalam fase pemulihan, terutama pada sektor-sektor strategis seperti
infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kelompok rentan,
termasuk anak-anak dan perempuan.
“Benar, sudah kami surati secara
resmi. Mempertimbangkan mereka merupakan lembaga resmi PBB yang ada di
Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat
dibutuhkan,” jelasnya.
Pemerintah Aceh mencatat, hingga
memasuki pekan ketiga pascabencana, eskalasi kerusakan akibat banjir dan
longsor di 18 kabupaten/kota terbilang cukup luas. Bencana tersebut tidak hanya
menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur publik, tetapi juga
mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia, sementara sebagian lainnya masih
dinyatakan hilang.
Di sisi lain, dukungan dari
berbagai elemen terus mengalir ke Aceh. Pemerintah Aceh mencatat hingga saat
ini telah ada 77 lembaga serta 1.960 relawan yang terlibat langsung dalam upaya
penanganan dan pemulihan bencana. Para relawan dan lembaga tersebut berasal
dari unsur lokal, nasional, hingga internasional.
Sejumlah lembaga yang telah
tergabung dalam desk relawan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk
Aceh di antaranya Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah
Mada, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM,
Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.
Muhammad MTA menambahkan, jumlah
lembaga dan relawan yang terlibat dalam respon kebencanaan di Aceh diperkirakan
masih akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan di lapangan yang semakin
kompleks.
“Besar kemungkinan keterlibatan
lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini. Atas
nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya atas niat baik dan kontribusi yang telah dan sedang
diberikan demi pemulihan Aceh,” pungkasnya. (acehopini)
