GEMARNEWS.COM | JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, mengeluarkan maklumat resmi kepada seluruh anggotanya di se-Indonesia untuk bersama-sama berperan aktif dalam memerangi berita hoax yang semakin marak menyebar di masyarakat.
Dalam maklumat yang disebarkan secara resmi, M. Nurullah RS menegaskan bahwa berita hoax bukan hanya merusak kredibilitas dunia pers, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial, merusak nama baik individu atau institusi, serta mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.
"Sebagai anggota organisasi pers yang profesional, kita memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi berita bohong. Kita tidak hanya harus menjaga integritas dalam pekerjaan kita sendiri, tetapi juga membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan salah," ucap Ketum dalam isi maklumatnya pada Kamis (12/2/2026).
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam maklumat tersebut antara lain:
1. Periksa sumber informasi sebelum menyebarkan atau meliput berita. Pastikan informasi berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya.
2. Jangan mudah terpancing oleh konten yang bertujuan menimbulkan emosi atau konflik. Selalu lakukan verifikasi data dan fakta secara cermat.
3. Laporkan berita hoax yang ditemukan melalui kanal resmi, baik kepada pihak berwenang maupun platform media sosial terkait.
4. Berbagi pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang cara mengenali dan menghindari berita hoax, serta pentingnya mengkonsumsi informasi yang berkualitas.
5. Jaga etika jurnalistik dalam setiap karya yang dihasilkan, dengan mengutamakan akurasi, objektivitas, dan kebenaran.
"Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menggunakan dan menyebarkan informasi yang benar. Perang melawan hoax adalah tanggung jawab kita bersama, karena masa depan demokrasi dan keharmonisan bangsa sangat tergantung pada kualitas informasi yang beredar," pungkas M. Nurullah RS.
Seluruh struktur organisasi PWDPI mulai dari tingkat pusat dan 30 provinsi, hingga kabupaten/kota serta 1000 media lebih yang telah tergabung, diminta untuk menggerakkan anggotanya dalam menjalankan amanat ini, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait literasi informasi.
