Dua figur yang mencuat merupakan kader internal Partai Aceh, yakni Azhari M. Nur alias Haji Maop dari Aceh Timur dan Saiful Bahri atau Pon Yahya dari Aceh Utara. Keduanya dinilai sebagai opsi strategis untuk menggantikan Zulfadli dari posisi pimpinan DPRA.
Sumber internal yang dekat dengan lingkaran Mualem mengungkapkan bahwa penjaringan kedua nama tersebut bukan keputusan mendadak. Prosesnya melalui rangkaian konsultasi lintas wilayah, termasuk pertemuan di Malaysia, Jakarta, dan Medan, serta diskusi intensif bersama elite DPA Partai Aceh dalam beberapa hari terakhir.
“Ini bagian dari upaya mencari titik stabilitas. Dua nama sudah disiapkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Mualem,” ujar sumber tersebut, Kamis (9/4/2026).
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya gesekan internal DPRA yang mulai terbuka ke publik, terutama pasca rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 pada 6 April lalu.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota dewan secara terbuka menyuarakan ketidaknyamanan terhadap kepemimpinan Abang Samalanga. Bahkan, muncul permintaan agar gubernur bertemu langsung dengan seluruh anggota DPRA tanpa kehadiran unsur pimpinan.
“Pak gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan pak gubernur tanpa pimpinan,” ujar salah satu anggota dewan dalam forum, yang langsung mendapat dukungan dari peserta sidang lainnya.
Tak hanya itu, sikap Abang Samalanga dalam forum tersebut juga menjadi sorotan, khususnya saat berinteraksi dengan Kapolda Aceh, Marzuki Ali Basyah. Dalam momen tersebut, ia terlihat berbicara dengan nada tinggi terkait pelaksanaan reses yang disebutnya dilindungi undang-undang.
Menurut sumber yang sama, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang cukup serius, baik di internal DPRA maupun dalam relasi dengan mitra strategis seperti partai koalisi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Ini bukan sekadar soal personal, tetapi sudah menyangkut efektivitas komunikasi politik dan koordinasi kelembagaan,” jelasnya.
Meski arah perubahan mulai terlihat, hingga kini belum ada kepastian kapan keputusan resmi akan diambil. Namun, sinyal konsolidasi politik disebut semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan menjaga stabilitas politik serta hubungan antar-lembaga di Aceh.
“Pergantian itu kemungkinan besar terjadi. Tinggal menunggu momentum yang tepat,” tutup sumber tersebut.
