GEMARNEWS, BANDA ACEH - Aceh sebuah wilayah di ujung barat kepulauan Indonesia yang memiliki sejarah ketangguhan yang luar biasa. Kami adalah bangsa yang bangkit dari puing-puing bencana tsunami terbesar di abad ini. Namun, kehadiran saya hari ini bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk memaparkan visi masa depan kami: ‘Pendidikan sebagai pilar kedaulatan.’ Demikian disampaikan Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Wilayah Aceh – Iskandar Muda Hasibuan usai kelililing mengunjungi sekolah Muhammadiyah di Meulaboh, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Aceh saat ini mencatatkan pencapaian statistik yang sangat signifikan. Ibu kota kami, Banda Aceh, memiliki angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 17,94 tahun. Secara teoretis, angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, di mana anak-anak kami diproyeksikan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Namun, di balik angka yang impresif ini, kami menghadapi sebuah tantangan nyata yang saya sebut sebagai 'Paradoks Aceh'." Ungkapnya berapi-api.
Inti Permasalahan: Tantangan Relevansi dan Faktual
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, meskipun angka partisipasi sekolah dasar kami telah mencapai taraf universal (hampir 100%), kami masih menghadapi jurang pemisah yang lebar antara kurikulum formal dengan kebutuhan industri di era ekonomi digital dan ekonomi hijau (green economy).
Pendidikan di Aceh tidak boleh hanya sekadar menjadi pabrik pencetak ijazah. Kami harus melakukan pergeseran paradigma secara radikal: dari sekadar 'bersekolah' (schooling) menjadi 'belajar' (learning), dan pada akhirnya menjadi 'berdaya' secara ekonomi. Kami tidak ingin melahirkan generasi yang terdidik namun terasing dari potensi alamnya sendiri."
Strategi Masa Depan: Tiga Pilar Transformasi Masyarakat Sipil
"Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di akar rumput, kami mengusulkan tiga pilar transformasi strategis yang akan kami akselerasi dalam enam bulan ke depan:
• Pilar Pertama: Integrasi Dayah-Digital (Kearifan Hibrida). Aceh memiliki ribuan Dayah atau pesantren sebagai pusat pembentukan karakter. Kami sedang mentransformasi institusi tradisional ini menjadi pusat inovasi teknologi. Di sana, para santri tidak hanya mendalami khazanah keilmuan klasik, tetapi juga menguasai kompetensi coding dan sains data. Inilah model pendidikan berbasis komunitas yang kami tawarkan sebagai solusi global.
• Pilar Kedua: Revitalisasi Vokasi Berbasis Potensi Wilayah. Kami menghapus model kurikulum yang seragam. Sekolah di wilayah pegunungan kini diarahkan menjadi pusat riset agroteknologi, sementara sekolah di wilayah pesisir dikembangkan menjadi pusat inovasi maritim. Pendidikan harus menjawab tantangan geografisnya masing-masing.
• Pilar Ketiga: Kolaborasi Radikal Antarsektoral. Kami sedang meruntuhkan tembok birokrasi yang kaku. Organisasi kami bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas pasar kerja. Kami mendorong sertifikasi kompetensi internasional agar pemuda Aceh tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, tetapi mampu bersaing di pasar kerja global secara mandiri."
Seruan Kemitraan Strategis
Membangun pendidikan di Aceh bukan lagi sekadar persoalan membangun gedung sekolah, melainkan membangun sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Kami tidak datang untuk meminta simpati atas sejarah masa lalu kami, melainkan mengundang Anda untuk membangun kemitraan strategis demi masa depan kami.
Kami meyakini bahwa jika sebuah wilayah yang pernah mengalami kehancuran total mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi mutakhir, maka model ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah berkembang lainnya di dunia.
Mari kita pastikan bahwa dalam 180 hari ke depan, generasi muda di seluruh pelosok Aceh tidak hanya memegang ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang diakui secara global serta martabat yang berakar kuat pada identitas budayanya. Aceh telah bersiap. Masa depan menanti kita."
Iskandar Muda Hasibuan menitipkan harapan kepada semua sekolah di Aceh khususnya disekolah-sekolah Muhammadiyah mampu mebangun karakter bangsa yang religus, inovatif, kreatif dan mandiri serta mendukung kebijakan pemerintah fokus pada peningkatan keamanan, kenyamanan, dan fleksibilitas pembelajaran, termasuk budaya sekolah aman (Permendikdasmen 6/2026), wajib belajar 13 tahun, digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan guru. Satuan pendidikan yang memiliki fleksibilitas kurikulum, tidak wajib menuntaskan seluruh materi jika terdampak bencana. (*)
