GEMARNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengungkapkan luas lahan perkebunan sawit di seluruh kawasan transmigrasi mencapai 600 ribu hektare. Komoditas sawit, kata Viva, telah lama menjadi penopang ekonomi transmigran, di antaranya kawasan Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, Jambi, yang dihuni transmigran sejak 1985 dan berkembang menjadi sentra perkebunan sawit.
“Mereka mengaku pendapatannya meningkat dan bisa menyekolahkan anak-anaknya,” ujarnya saat perayaan 45 tahun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, pada Rabu (2/4/2026) lalu.
Apa yang disampaikan Viva Yoga sebenarnya bisa menjadi peluang lebih jauh dari urusan kesejahteraan warga transmigran ke dalam isu energi nasional. Seperti diketahui, dunia sedang menghadapi krisis energi, yang bertambah parah akibat situasi di Timur Tengah. Pemerintah pun berusaha mempercepat dan memperluas penggunaan biodiesel B50 untuk mengurangi kebergantungan pada minyak bumi.
Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi biodiesel nasional telah melampaui 10 juta kiloliter atau setara 10 miliar liter per tahun dalam program mandatori campuran bahan bakar. Dengan produktivitas rata-rata nasional sekitar 3,5 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, lahan seluas 600 ribu hektare tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 2,1 juta ton CPO.
Mengacu pada konversi industri, setiap 1 ton CPO dapat diolah menjadi sekitar 1.000 liter biodiesel. Artinya, kawasan transmigrasi berpotensi memasok sekitar 2,1 miliar liter biodiesel per tahun, atau berkontribusi di kisaran 20 persen dari total kebutuhan biodiesel nasional.
Kontribusi tersebut sebenarnya juga masih bisa ditingkatkan. Ini karena rata-rata produktivitas kebun sawit Indonesia berada di kisaran 3–4 ton per hektare, sementara potensi tanaman dapat mencapai lebih dari 4,5 ton per hektare. Dengan praktik budidaya yang baik, kawasan transmigrasi membuka ruang tambahan produksi sekitar 600 ribu ton CPO tanpa perlu ekspansi.
Soal belum optimalnya produktivitas di kawasan transmigrasi, hal itu berkaitan dengan struktur kebun yang didominasi petani. Data Badan Pusat Statistik dan berbagai kajian industri menunjukkan kebun rakyat cenderung memiliki produktivitas lebih rendah dibanding perkebunan besar, terutama karena faktor usia tanaman, kualitas bibit, serta akses terhadap pembiayaan dan teknologi.
Peningkatan pasokan dari kawasan transmigrasi juga berdampak langsung pada fleksibilitas alokasi ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Dari produksi CPO Indonesia secara nasional berada di kisaran 45–46 juta ton per tahun, sekitar 55–60 persen dialokasikan untuk ekspor, sisanya diserap pasar domestik untuk kebutuhan pangan, industri, dan energi.
Tambahan produksi dari kawasan industri dapat memperkuat pasokan domestik, khususnya program biodiesel, tanpa mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan. Namun, jika targetnya adalah memperluas substitusi bahan bakar fosil melalui biodiesel, kapasitas saat ini masih terbatas.
Namun demikian, lahan sawit di kawasan transmigrasi tetap berperan strategis sebagai basis produksi yang sudah terbentuk, terutama karena terhubung langsung dengan petani dan kawasan pengembangan wilayah. Untuk mengoptimalkan produksinya, hal itu sepenuhnya bergantung pada peningkatan produktivitas kebun.
Pemerintah mesti turun tangan dalam peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, serta penguatan pendampingan teknis menjadi faktor utama untuk meningkatkan hasil per hektare. Lewat pendekatan tersebut, kawasan transmigrasi dapat berkontribusi lebih besar dalam mempercepat penyediaan bahan baku energi alternatif berbasis sawit. (sumber JAKARTAMU.COM/red)
