Sebagian masyarakat masih bertahan di pengungsian. Meskipun Hunian Sementara (Huntara) telah dibangun, belum semua warga mendapatkannya. Sementara pembangunan Hunian Tetap (Huntap) masih berlangsung dan belum dapat ditempati.
Persoalan yang kini menjadi perhatian utama masyarakat adalah penyaluran bantuan tunai pemerintah, mulai dari jaminan hidup, bantuan perabot rumah tangga, bantuan ekonomi hingga bantuan bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Di lapangan, bantuan tersebut belum sepenuhnya diterima masyarakat secara menyeluruh. Sebagian warga telah menerima, namun sebagian lainnya masih menunggu kepastian.
Salah satu kendala yang kerap muncul adalah proses By Name By Address (BNBA) atau penyesuaian data kependudukan. Proses ini menjadi persoalan yang cukup panjang dalam mekanisme penyaluran bantuan. Akibatnya, masyarakat yang telah lama menunggu semakin diliputi kecemasan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
"Asap di dapur mulai meredup", kalimat tersebut menggambarkan kondisi sebagian penyintas yang saat ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penanganan pascabencana seharusnya dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak terhambat oleh proses birokrasi yang berlarut-larut. Kejadian force majeure seperti bencana membutuhkan langkah luar biasa, koordinasi yang kuat, serta kesamaan visi dari seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga pemerintahan desa/gampong perlu bekerja secara sinergis, terbuka, transparan, dan akuntabel dalam mempercepat proses pemulihan. Ego sektoral perlu dihilangkan demi kepentingan masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari masa sulit.
Bagi masyarakat Aceh, pemulihan tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga pemulihan kehidupan. Petani membutuhkan sawah yang kembali produktif, pekebun memerlukan lahan yang dapat kembali diolah, dan nelayan membutuhkan kondisi yang memungkinkan mereka kembali melaut.
Permasalahan lain yang turut menjadi sorotan adalah ketimpangan penyaluran bantuan. Di sejumlah wilayah terdapat desa dengan ratusan kepala keluarga terdampak, namun hanya sebagian yang menerima bantuan, sedangkan lainnya masih menunggu pencairan.
Kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sebab di mata para penyintas, semua memiliki status yang sama: sama-sama berjuang bertahan hidup pascabencana.
Hingga kini, masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap percepatan pemulihan. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa batas waktu yang jelas.
Hambatan pascabencana yang masih dihadapi antara lain masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan bencana, keterbatasan air bersih dan listrik di sejumlah lokasi, fasilitas kesehatan yang belum optimal, persoalan kebersihan lingkungan, hingga hilangnya dokumen penting masyarakat akibat banjir.
Adapun langkah yang perlu dipercepat meliputi pemulihan infrastruktur, penyediaan air bersih, percepatan pembangunan Huntap, normalisasi sungai, perbaikan jalan dan jembatan, pemulihan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, serta percepatan pencairan bantuan yang telah disiapkan pemerintah.
Masyarakat membutuhkan akselerasi dan tindakan nyata, karena pemulihan pascabencana bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan tentang mengembalikan kehidupan.
Penulis : Hamdani Hamid
Tokoh Pemerhati Aceh
Ketua Partai Gema Bangsa Provinsi Aceh
