Dalam forum itu, Fadhlullah menegaskan korupsi masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rakor tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Dalam sambutannya, Fadhlullah mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi maupun sistem pengawasan. Menurutnya, dibutuhkan integritas dan komitmen moral seluruh elemen pemerintahan agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Fadhlullah.
Ia juga menyoroti program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dijalankan KPK sebagai instrumen penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, program tersebut mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara lebih terukur dan sistematis sehingga potensi praktik korupsi dapat diminimalkan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait penguatan pencegahan korupsi di daerah. Sesi itu dipimpin langsung Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Aceh dan KPK diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Aceh.
