Aliansi tersebut menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kinerja maksimal dalam menangani dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.
Menurut mereka, sejumlah warga terdampak masih menunggu kepastian terkait berbagai program pemulihan yang dijanjikan pemerintah. Kondisi tersebut mendorong Aliansi Pemuda Pidie Jaya memberikan "rapor merah" kepada Bupati Pidie Jaya dan Ketua DPRK Pidie Jaya sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Koordinator Lapangan I, Black, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan tanpa alasan, melainkan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang hingga kini masih menunggu penyelesaian berbagai persoalan pascabencana.
"Kami memberikan rapor merah karena tujuh bulan adalah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja nyata. Masyarakat tidak butuh seremoni dan janji, masyarakat butuh penyelesaian nyata terhadap dampak bencana yang mereka alami," tegas Black.
Ia menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai perkembangan pemulihan yang telah dilakukan, termasuk transparansi penggunaan program dan anggaran yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Menurutnya, peringatan HUT Kabupaten Pidie Jaya seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"HUT Pidie Jaya ke-19 seharusnya menjadi refleksi. Jangan sampai usia daerah bertambah, tetapi persoalan rakyat masih dibiarkan berlarut-larut," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Muhammad Ridha, menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi aspirasi masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menuntaskan seluruh proses pemulihan pascabencana, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penanganan bencana, membuka informasi secara transparan terkait program dan anggaran pemulihan, serta memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh hak-haknya tanpa penundaan.
"Melalui aksi penyampaian aspirasi ini, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya segera menuntaskan seluruh proses recovery pascabencana. Selain itu, Bupati dan DPRK harus melakukan evaluasi serius terhadap penanganan bencana serta membuka informasi secara transparan kepada masyarakat," kata Muhammad Ridha.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mereka menilai masyarakat memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, terutama terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
Dengan masih adanya sejumlah persoalan pascabencana yang belum terselesaikan, Aliansi Pemuda Pidie Jaya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat terdampak.
