Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, mengatakan masyarakat kini menagih janji perubahan yang pernah disampaikan saat kampanye. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
"Motto Pemkab Pidie Jaya adalah perubahan. Sekarang kami dari kalangan pelajar dan masyarakat menagih janji itu.
Apanya yang berubah? Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, Pidie Jaya justru mengalami kemunduran. Slogan perubahan itu hanya menjadi kosmetik politik dan omong kosong belaka," kata Yusril dalam keterangannya kepada media, Sabtu (13/6/2026).
Yusril menyoroti persoalan pendangkalan muara sungai yang hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut, katanya, telah berdampak langsung terhadap aktivitas ribuan nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Menurutnya, banyak kapal nelayan tidak dapat keluar masuk muara akibat sedimentasi yang semakin parah. Akibatnya, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan masyarakat pesisir terus menurun.
"Ratusan nelayan tradisional menjerit karena boat mereka kandas dan tidak bisa melaut akibat muara sungai yang tersumbat sedimen. Ini menyangkut perut rakyat yang langsung kehilangan sumber penghasilan, tetapi pemerintah daerah terkesan tutup mata dan tutup telinga," ujarnya.
Selain persoalan di kawasan pesisir, PD PII juga menyoroti kondisi sejumlah sungai di wilayah pedalaman yang mengalami sedimentasi tinggi. Menurut mereka, pemerintah daerah dinilai lamban melakukan normalisasi sungai sehingga ancaman banjir masih menghantui masyarakat setiap musim hujan.
PII menilai kondisi tersebut semakin memperparah penderitaan masyarakat yang sebelumnya telah terdampak banjir bandang. Hingga saat ini, kata Yusril, masih terdapat rumah warga yang tertimbun lumpur dan material banjir tanpa penanganan yang jelas.
"Sungai dibiarkan mendangkal, muara tersumbat, dan rumah warga korban bencana sampai hari ini masih tertimbun material tanpa ada tindakan konkret. Ini menunjukkan lemahnya respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Yusril mengkritik aktivitas pemerintah daerah yang dinilai lebih banyak diwarnai kegiatan seremonial dibandingkan penyelesaian persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
"Sementara rakyat menghadapi berbagai kesulitan, bupati dan wakil bupati justru terlihat lebih sibuk dengan agenda-agenda seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat," katanya.
Atas kondisi tersebut, PD PII Pidie Jaya memberikan rapor merah terhadap kinerja pemerintah daerah dan mendesak Bupati serta Wakil Bupati segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Mereka meminta pemerintah memangkas anggaran kegiatan seremonial yang dianggap tidak prioritas dan mengalihkan anggaran tersebut untuk pengerukan muara sungai, normalisasi aliran sungai, serta percepatan penanganan rumah warga terdampak bencana.
"Kami menantang keberanian Bupati dan Wakil Bupati untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi nelayan dan korban bencana. Pangkas anggaran seremonial dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Jangan biarkan rakyat menderita akibat kelalaian pemimpinnya sendiri," pungkas Yusril.
