Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Pidie Nomor 887/109/KEP.33/2026 dan Nomor 887/108/KEP.33/2026 yang berlaku sejak 12 Juni 2026 hingga ditetapkannya keputusan lebih lanjut.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, menjelaskan bahwa selama menjalani masa pembebasan sementara dari jabatan, kedua pejabat tersebut tetap memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah evaluasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
"Keputusan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan. Ini merupakan bagian dari komitmen Bupati dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan penanggulangan bencana," ujar Andi Firdhaus.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat merupakan hal yang lazim dalam sistem pemerintahan untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik pada kedua instansi tersebut, Bupati Pidie menunjuk Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd., sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, serta Sayuti, SP., MM., sebagai Pelaksana Harian Kepala BPBD Kabupaten Pidie.
Lebih lanjut, Bupati Sarjani Abdullah menegaskan bahwa kebijakan pembebastugasan sementara tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk sanksi, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan aparatur sipil negara yang bertujuan memperkuat tata kelola birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Bupati berharap seluruh perangkat daerah menjadikan langkah ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan disiplin kerja, akuntabilitas, serta capaian program yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Andi.
Pemerintah Kabupaten Pidie, lanjutnya, berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh jajaran birokrasi guna memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah yang diambil Bupati Sarjani Abdullah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tuntutan pembangunan daerah yang semakin dinamis. Pungkasnya.
