Namun persoalan menjadi pelik ketika pemerintah melakukan pemotongan upah secara sepihak, tanpa kesepakatan pekerja dan tanpa bukti pendukung mengenai kondisi keuangan yang disebut memburuk dan berdampak juga dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kini RSUDZA diterpa Isu hangat dikalangan pegawai dan pppk mengalami pemotongan jasa medis tanpa sebab yang jelas dan nominal dana bervariasi.
Pemotongan tersebut sekitaran 1-8 juta bagi pegawai negeri dan pppk mulai 800-1,5 juta.
Salah satu pegawai menyayangkan kejadian ini kerena tanpa adanya pemberitahuan dan sebab pasti terjadi pemotongan tersebut. Takut kejadian ini akan berimbas menurunnya kwalitas pelayanan kesehatan juga.
Seluruh pegawai berharap dan memohon kepada Bapak Gubernur agar melakukan evaluasi manajemen RSUDZA.
