GEMARNEWS.COM,PIDIE – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Tim Supervisi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Provinsi Aceh Wilayah I menggelar rapat monitoring dan evaluasi penanganan dampak bencana hidrometeorologi tahun 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda Pidie, Rabu (12/8/2026), dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Pemkab Pidie, Apriadi Ahmad, S.Sos., selaku ND Sekda, bersama Plt. Kalak BPBD Pidie.
Monitoring tersebut difokuskan pada percepatan pemulihan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, infrastruktur, pendidikan, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Sejumlah agenda prioritas dibahas, di antaranya realisasi rehabilitasi sawah dan bantuan benih padi, pemberian stimulan dari Kementerian Sosial, persiapan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), serta pemulihan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan lahan pertanian.
Apriadi Ahmad menegaskan pentingnya kesamaan dan keakuratan data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar seluruh program bantuan dan pemulihan tepat sasaran.
“Data yang akurat dan sama antara daerah dan pusat sangat penting agar setiap program penanganan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Aceh I Satgas PRRP, Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, S.A.P., M.Tr.Opsla., CHRMP., mengatakan monitoring dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta memastikan seluruh indikator pemulihan terus diperbarui dan dilaporkan kepada pimpinan Satgas.
Tim Supervisi juga turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak. Khusus sektor pertanian, tim meminta data secara detail, termasuk titik koordinat, status dan klasifikasi lahan untuk menentukan lahan yang masih dapat dipulihkan maupun yang tidak lagi dapat diselamatkan.
Di Kecamatan Mutiara, tim melihat langsung kondisi lahan pertanian yang masih dipenuhi lumpur akibat dampak bencana.
Tim kemudian meninjau Intake Keumala sebagai salah satu sumber air bersih di Kabupaten Pidie. Perumdam Tirta Mon Krueng Baro Pidie memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan air bersih, termasuk membantu wilayah kabupaten tetangga hingga Kota Langsa saat terjadi bencana hidrometeorologi 2025.
Satgas PRRP Aceh Wilayah I mengapresiasi langkah Pemkab Pidie dalam menangani dampak bencana. Tim menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga dan Satgas PRRP perlu terus diperkuat.
Saat ini penanganan dampak bencana masih berada dalam masa transisi darurat. Pemkab Pidie diminta menjaga koordinasi, memperbarui data dan memastikan seluruh kendala serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditindaklanjuti.
Satgas PRRP Aceh Wilayah I juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Pidie dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda Pidie, Wakil Koordinator Wilayah Aceh I Kolonel Laut (KH) Uus Rohimat, S.Ag., M.M., M.Han., perwakilan BNPB, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Wakil Ketua DPRK Pidie T. Saifullah, Waka Polres, Kasidatun, serta para kepala SKPK di lingkungan Pemkab Pidie.
Dua alternatif judul viral nasional:
1.
2. Lumpur Masih Penuhi Sawah Pidie, Satgas PRRP Percepat Huntara hingga Pemulihan Pertanian
