GEMARNEWS.COM, SIGLI — Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, M.H., yang diwakili Wakil Bupati Pidie Alzaizi, menghadiri Rapat Paripurna DPRK Pidie dengan agenda penutupan sidang pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Selasa malam (15/9/2026), dan dipimpin langsung Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., M.H.
Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pidie, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta para camat se-Kabupaten Pidie.
Dalam sambutan Bupati Pidie yang disampaikan Wakil Bupati Alzaizi, Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Pidie atas kerja sama dan kontribusi selama proses pembahasan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026.
Menurut Bupati, proses pembahasan yang berlangsung secara konstruktif telah menghasilkan kesepakatan bersama yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut, kata Bupati, mencerminkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK Pidie dalam memastikan kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026. Karena itu, seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan harus dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Bupati juga meminta seluruh Kepala SKPK untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dengan mempercepat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
Ia menekankan agar pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semoga sinergi dan kemitraan yang telah terbangun antara Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK Pidie terus terpelihara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang semakin memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Pidie,” pungkasnya.
Rapat paripurna penutupan pembahasan KUPA dan PPAS-P 2026 tersebut menjadi salah satu tahapan penting menuju penyusunan dan penetapan Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026. tuturnya.
