Banda Aceh - Komitmen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dalam mewujudkan tata
kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel kembali diuji. Hari ini, Kejati Aceh secara resmi memasuki tahap visitasi dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Kegiatan visitasi ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi ceh (KIA), bertempat di Ruang Rapat Kejati Aceh Lantai II, dan turut diikuti secara daring oleh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Aceh. Rabu (30/9/2026).
Visitasi ini merupakan tahapan lanjutan setelah Kejati Aceh sukses melewati
penilaian awal melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan berhasil melampaui passing grade (nilai ambang batas 65) yang ditetapkan oleh KIA.
Kehadiran tim penilai KIA disambut hangat oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Dr. Erry Pudyanto Marwantono, S.H., M.H., bersama Asisten Intelijen (Asintel) Satria Irawan, .H.,M.H. Kepala Bagian Tata Usaha, Kasi Penkum Ali Rasab Lubis, serta jajaran Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejati Aceh.
Rombongan KIA dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KIA, Sabri, didampingi komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik M. Nasir, Komisioner idang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Vicky Bastianda, tenaga ahli dari unsur prs Nasir Nurdin, serta tim sekretariat.
Dalam keterangannya, M. Nasir memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kejati Aceh menembus tahap ini dan berharap institusi
penegak hukum tersebut mampu meraih predikat Informatif tahun ini.
Transformasi Signifikan: Dari "Tidak Informatif" Menuju "Informatif"
Komitmen kuat Kejati Aceh dalam membenahi layanan informasi tercermin dari lonjakan prestasi yang diraih dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2024, Kejati Aceh mencatatkan nilai 40,0 (Kategori Tidak Informatif). Berkat perbaikan tata kelola yang asif, skor tersebut melompat tajam menjadi 85,0 dengan kategori Menuju Informatif pada thun 2025. Tahun ini, Kejati Aceh memasang target ambisius untuk meraih predikat tertinggi, yakni Informatif.
Digitalisasi, Aksesibilitas Disabilitas, & Inovasi Layanan Publik.
Asintel Kejati Aceh selaku PPID, Satria
awan,S.H.,M.H menjabarkan berbagai kanal digital dan inovasi layanan yang diintegrasikan untuk mendekatkan akses kepada masyarakat, seperti:
~Website resmi dan e-PPID.
~Layanan pengaduan dan hukum: SP4N-LAPOR, SIPPN, e-LAPDU, hingga Halo JPN.
~Program edukatif langsung: Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Masuk Dayah
MD), Jaksa Menyapa via radio, serta siniar (podcast) Ngopi Bajak (Ngobrol Pintar areng Jaksa).
Selain aspek digital, tim penilai KIA juga meninjau langsung aspek aksesibilitas
ng disiapkan Kejati Aceh bagi kelompok rentan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana ramah disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil.
Melalui visitasi ini, Kejati Aceh menyatakan siap menerima seluruh catatan, arahan, dan rekomendasi konstruktif dari KIA guna menyusun langkah perbaikan yang
terukur. Ke depan, Kejati Aceh bertekad memastikan bahwa setiap jengkal informasi penegakan hukum dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akuntabel oleh masyarakat luas.
