GEMARNEWS.COM,PIDIE — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi dengan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie, Dinas Sosial Kabupaten Pidie, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Kabupaten Pidie, melaksanakan kegiatan pemulihan pascabencana melalui penguatan layanan digital pemerintahan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Mutiara Timur dan Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Kamis (15/10/2026).
Andres Battu, S.M., selaku Analis Kebijakan dari Kementerian PANRB, menyampaikan bahwa kegiatan ini mencakup tiga agenda utama, yakni aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pendaftaran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), serta asesmen layanan digital pemerintah.
Ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pemulihan pelayanan publik pascabencana agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial secara lebih mudah dan efektif.
Aktivasi IKD dilakukan untuk mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Sementara itu, pendaftaran Agen Perlinsos diarahkan untuk mendukung pelaksanaan layanan perlindungan sosial, khususnya dalam membantu proses pendataan dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun asesmen layanan digital pemerintah bertujuan untuk melihat kondisi serta kebutuhan pelayanan digital di tingkat kecamatan dan desa, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh pegawai kantor camat, para geuchik, sekretaris desa (sekdes), serta perangkat gampong dari wilayah Kecamatan Mutiara Timur dan Kecamatan Mutiara.
Keterlibatan aparatur kecamatan dan gampong dinilai penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam proses pemulihan pascabencana.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan perangkat daerah tersebut, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin kuat, akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan semakin baik, serta pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan dan gampong, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pidie.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin mudah dijangkau, terutama bagi warga yang membutuhkan dukungan pemulihan setelah bencana.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidie, Irwansyah Putra,M.Kes ., mengatakan kepada media ini bahwa program Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga menjadi salah satu fokus utama Kementerian Sosial (Kemensos), yang pelaksanaannya turut didukung oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie melalui Agen Perlinsos dan pilar-pilar sosial.
Menurutnya, keberadaan Agen Perlinsos dan pilar-pilar sosial memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam proses pendataan, penyampaian informasi, serta membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berjalan lebih optimal, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Irwansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur kecamatan, perangkat gampong, serta pilar-pilar sosial untuk memperkuat pelayanan dan mendukung pemulihan masyarakat pascabencana di Kabupaten Pidie.
