GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp949,80 miliar untuk belanja daerah, sementara pendapatan ditargetkan Rp862,32 miliar. Selisih tersebut membuat RAPBK 2027 direncanakan mengalami defisit Rp87,48 miliar. Angka tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Amrizal, S.Sos saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Qanun tentang APBK Abdya Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna DPRK setempat, Jumat (23/10/2026).
Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Abdya, Tgk Mustiari. Berdasarkan struktur anggaran yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp862.321.950.709, sedangkan belanja daerah mencapai Rp949.809.034.185. Untuk menutup selisih tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tetap berupaya melakukan pengelolaan keuangan kabupaten untuk mewujudkan kondisi keuangan yang sehat dan transparan,” kata dalam sidang paripurna yang dihadiri unsur forum komunikasi pimpinan daerah, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, camat dan unsur terkait lainnya.
Ia menjelaskan, RAPBK 2027 disusun sebagai kelanjutan dari kebijakan umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dan DPRK Abdya.
Empat prioritas pembangunan
Amrizal menyebutkan, RAPBK 2027 diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Abdya Tahun 2027. Tema pembangunan tahun depan adalah “Peningkatan Infrastruktur Pendukung, Pemberdayaan Masyarakat, Produktivitas Sektor Unggulan Berbasis Teknologi, serta Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas dan Berkeadilan.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam empat prioritas, yakni peningkatan infrastruktur pendukung, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas sektor unggulan berbasis teknologi, serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkeadilan.
Menurut Amrizal, arah kebijakan anggaran juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan pelayanan publik, percepatan pembangunan, penguatan perlindungan sosial, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
MTQ Aceh menjadi perhatian anggaran
Selain membiayai program prioritas pembangunan, RAPBK 2027 turut memuat komponen anggaran untuk persiapan dan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-38 tingkat Provinsi Aceh, yang akan menempatkan Abdya sebagai tuan rumah. Pemerintah daerah berharap agenda tersebut tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga mampu mendongkrak prestasi kafilah Abdya serta memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Kebutuhan penyelenggaraan MTQ menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran, mengingat kegiatan berskala provinsi tersebut membutuhkan persiapan lintas sektor, dukungan fasilitas, serta keterlibatan masyarakat.
Pendapatan didominasi dana transfer
Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah Abdya pada 2027 ditargetkan mencapai Rp862,32 miliar. Jumlah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp128,08 miliar, pendapatan transfer Rp713,58 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20,65 miliar. Besarnya porsi pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber penerimaan tersebut masih menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah Abdya. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp949,80 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp649,80 miliar, belanja modal Rp118,96 miliar, belanja tidak terduga Rp80,82 miliar, serta belanja transfer Rp100,21 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam rancangan pengeluaran daerah, sedangkan belanja modal dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan penyediaan aset daerah.
SiLPA 2026 menjadi sumber pembiayaan
Untuk pembiayaan daerah, Pemkab Abdya merencanakan penerimaan sebesar Rp88,48 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2026. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp1 miliar. Dengan komposisi tersebut, penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp87,48 miliar, sama dengan nilai defisit yang direncanakan. Meski demikian, angka-angka tersebut masih merupakan bagian dari RAPBK 2027 yang akan dibahas bersama DPRK Abdya sebelum ditetapkan menjadi qanun.
Amrizal berharap pembahasan rancangan anggaran tersebut dapat dilakukan secara komprehensif sehingga menghasilkan kebijakan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah daerah selanjutnya menunggu proses pembahasan bersama legislatif untuk menyempurnakan rancangan APBK 2027 sebelum memperoleh persetujuan dan ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang APBK Tahun Anggaran 2027.
