GEMARNEWS.COM BLANGPIDIE -
Pemerintah Kabupaten Aceh barat daya (Abdya) terus memperkuat strategi pembangunan daerah melalui sinergi perencanaan, optimalisasi anggaran, serta kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan ekstrem, Sabtu (7/11/2026)
Dalam agenda Cofe morning disalah satu cafe di Abdya dengan para kepala SKPK dan insan pers, Bupati Safaruddin menjelaskan upaya mewujudkan pembangunan yang merata, pemerintah melakukan penyesuaian pola kolaborasi dengan pihak legislatif (DPRK). Usulan hasil reses kini diintegrasikan menjadi rekomendasi yang bersumber dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat gampong, kecamatan hingga kabupaten.
" Meskipun menghadapi keterbatasan ruang fiskal, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat di 152 gampong " ujarnya
Pemerintah menargetkan sekitar 80 persen visi pembangunan dapat direalisasikan pada tahun 2026. Sementara itu, penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya ditargetkan berlangsung secara bertahap pada 2027 hingga 2028.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah penanganan kemiskinan ekstrem yang menyasar beberapa kepala keluarga (KK) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Kelompok tersebut mencakup janda, lanjut usia (lansia), serta masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Penanganan dilakukan tidak hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan dukungan modal usaha mandiri bagi keluarga miskin ekstrem.
" Program ini diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan" ujar Safaruddin
Selain mengoptimalkan APBD, pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta agar lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Setiap penyaluran dana CSR diwajibkan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, terpusat, serta tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Dana CSR diarahkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang konkret, di antaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan estimasi anggaran Rp15 juta hingga Rp20 juta per rumah, pembangunan sarana olahraga gampong, serta perbaikan fasilitas ibadah.
" Pemerintah juga menekankan agar penyaluran dana CSR tidak dilakukan secara terpecah-pecah tanpa hasil pembangunan yang jelas, melainkan difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung dan dapat dirasakan masyarakat" ujarnya lagi
Sinergi Dana Desa, APBN, dan Baitul Mal
Dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah turut mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan, mulai dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial, hingga dana zakat dan infak yang dikelola Baitul Mal. Secara khusus, dana Baitul Mal diarahkan untuk membantu pembayaran tagihan listrik keluarga miskin ekstrem selama satu tahun penuh. Selain itu, dukungan juga diberikan untuk membantu pengembangan usaha mikro masyarakat.
Melalui sinergi perencanaan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, optimalisasi dana CSR, serta pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, pemerintah berharap upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih terarah.
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 hingga 2028.
